Jakarta (pilar.id) – Menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 5-7 September, kaum aktivis muda dari negara-negara ASEAN berkumpul untuk mengungkapkan aspirasi mereka terkait isu keadilan iklim dalam ASEAN Civil Society/ASEAN People Forum (ACSC/APF).
ACSC/APF, yang berlangsung di Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tanggal 1-3 September, diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada ruang partisipasi yang aman, pemulihan demokrasi, dan kesetaraan di wilayah ASEAN.
Dalam salah satu acara yang diselenggarakan oleh Plan International Asia and Pacific (APAC), Plan International Indonesia, dan ASEAN Youth Forum, dilangsungkan sebuah workshop dan sesi refleksi dengan tema Youth Voices Matters for Climate and Environmental Justice atau Pentingnya Suara Kaum Muda untuk Keadilan Iklim dan Lingkungan.
Sekitar 58 aktivis muda pembela HAM dan pemimpin organisasi pemuda dari Indonesia, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Filipina, berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyusun tiga rekomendasi penting bagi para pemimpin ASEAN dalam menangani masalah keadilan iklim dan lingkungan dari perspektif kaum muda.
Dalam acara tersebut, Pai, seorang perwakilan kaum muda dari proyek Our Voice Our Choice di Thailand, menggarisbawahi perlunya para Menteri Ekonomi ASEAN dan berbagai lembaga di bawah pilar ASEAN Economic Community untuk mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN agar bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu caranya adalah melalui praktik bisnis yang berkelanjutan serta mematuhi standar lingkungan dengan memberikan insentif dan menerapkan regulasi yang ketat.
“Penting bagi perusahaan-perusahaan untuk juga menyediakan dana yang mendukung inisiatif iklim, terutama bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat regional,” ungkap Pai.
Kesempatan bagi kaum muda
Sementara itu, Astried Permata Septi, Manajer Advokasi ASEAN Youth Forum, menegaskan perlunya lebih banyak kesempatan bagi kaum muda dari berbagai latar belakang untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi mereka terkait keadilan iklim kepada para pemangku kebijakan melalui forum-forum seperti ASEAN People Forum.
“Partisipasi kaum muda sangat penting karena ketika kita berbicara tentang keadilan iklim, kita juga berbicara tentang hak dan kesejahteraan kaum muda. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, dan lainnya,” ujarnya.
Demi mencapai tujuan ini, mereka memberikan tiga rekomendasi khusus kepada ASEAN Socio-Cultural Community Council (Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN) untuk mendukung aspirasi masyarakat sipil, terutama suara anak perempuan dan pemuda, serta melibatkan mereka dalam perencanaan, koordinasi, dan alokasi sumber daya.
Rekomendasi lainnya adalah perlunya pemimpin ASEAN merumuskan kebijakan iklim yang komprehensif, termasuk pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, dan strategi adaptasi iklim di tingkat regional.
Selain itu, Komisi Antar Pemerintah tentang Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) juga diharapkan untuk melanjutkan penyusunan Kerangka Hak Lingkungan Hidup pada tahun 2024, yang mencakup regulasi tentang pembatasan produksi gas karbon terkait perusahaan dan pabrik, proyek bisnis berbasis lingkungan, dan proses mekanisme evaluasi.
“Sebagai organisasi yang berfokus pada kaum muda, kami percaya bahwa suara mereka sangat penting dalam diskusi tentang perubahan iklim karena dampak perubahan iklim terasa berbeda bagi kaum muda dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa kaum muda, terutama anak perempuan, memiliki peran dan keterlibatan yang signifikan dalam proses perubahan iklim dalam pertemuan-pertemuan penting di berbagai tingkatan, termasuk di ACSC/APF dan KTT ASEAN ini,” kata Direktur Plan Indonesia untuk Pengaruh Nazla Mariza.
Nazla berharap bahwa tiga rekomendasi dari kaum muda ini akan didengar dengan serius. “Kami berharap bahwa apa yang telah menjadi fokus kita bersama dan masukan dari kaum muda dapat diintegrasikan dalam rekomendasi untuk mengatasi masalah Keadilan Iklim dan Lingkungan dalam KTT ASEAN mendatang,” ujarnya.
Selama acara ini, Sudthida Keophaithool, Regional Civic Society, Youth and Advocacy Lead of Plan International Asia Regional Hub, juga mempresentasikan hasil survei yang dilakukan oleh kaum muda di negara-negara ASEAN dan Timor Leste bulan lalu. Hasil survei ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi terkait Keadilan Iklim dan Lingkungan.
“Sesuai dengan survei kami yang melibatkan responden dari 6 negara ASEAN dan Timor Leste, dengan mayoritas merupakan perempuan, kami mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris, dan mengembangkan kebijakan lingkungan yang kuat dan efektif. Selain itu, kami mendorong pemerintah di ASEAN untuk lebih bekerja sama dengan masyarakat sipil, khususnya kaum muda. Aspek inklusivitas dan perlindungan masyarakat adat juga menjadi sorotan penting,” jelas Sudthida.
ACSC/APF diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan persatuan masyarakat sipil dengan beragam latar belakang dalam upaya mereka menjalankan gerakan sosial dan menghadapi tantangan yang dihadapi, terutama dalam menghadapi Perubahan Iklim.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi seperti Youth Advisory Panel dari Yayasan Plan International Indonesia, Youth Networks dari ASEAN Youth Forum, Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Be With You Indonesia, Youth Coalition for Girls Indonesia, Khmer Youth Association, Teens Go Green, Yess Indonesia, Jakarta Feminist, dan banyak lagi. (ted)
