Blora (pilar.id) – Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 untuk Pilpres 2024, menyoroti kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah terjadi kesalahan pada simulasi pencoblosan di Solo dan Tangsel. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kredibilitas KPU, dan Ganjar mendesak KPU untuk mengambil tindakan serius guna menjaga kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu.
Dalam pertemuan dengan Tokoh Pemuda Desa (TPD), Tokoh Pemilih Cerdas (TPC), dan relawan di Blora, Ganjar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap seringnya KPU meminta maaf terkait kesalahan yang terjadi. Menurutnya, hal ini dapat mempertanyakan kredibilitas KPU di mata publik.
“KPU sebagai penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus, nanti kredibilitasnya dipertanyakan lho ya,” ujar Ganjar, Kamis (4/1/2024).
Ganjar menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya terjadi sekali, melainkan beberapa kali, termasuk terkait pengiriman surat suara ke luar negeri dan dugaan kebocoran data. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya supervisi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk mencegah terjadinya kesalahan dan menjadikan KPU lebih profesional.
“Kami meminta agar semua yang keluar dari KPU harus mendapat supervisi agar tidak terjadi kesalahan dan KPU benar-benar bekerja secara profesional,” tegas Ganjar.
Selain mengkritisi KPU, Ganjar juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja dengan serius menjelang Pilpres 2024. Ia mencatat bahwa beberapa pelanggaran kampanye sudah terjadi di kalangan masyarakat dan menekankan pentingnya Bawaslu menunjukkan ketegasan dalam menangani pelanggaran tersebut.
“Bawaslu mesti bertindak dan harus menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan. Dan itu tidak bagus untuk proses demokrasi. Gakumdu juga harus siaga dan mesti tegas soal itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPU menggelar simulasi pencoblosan Pilpres di beberapa daerah di Indonesia, namun terhenti karena dummy surat suara yang digunakan hanya berisi dua kolom pasangan calon, padahal seharusnya ada tiga kolom sesuai dengan peserta Pilpres 2024. Kesalahan ini menuai protes masyarakat, dan KPU telah meminta maaf serta menghentikan proses simulasi pencoblosan. (rio/hdl)
