Jakarta (pilar.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan.
Penegasan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/5/2025).
“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendagri dalam sambutannya.
Pertumbuhan Ekonomi Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Mendagri menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi bisa membawa dampak besar apabila disertai dengan pemerataan hasil pembangunan.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau negatif berpotensi memperburuk kondisi sosial masyarakat.
“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Tahun 2029
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 yang mencapai 4,87 persen secara year-on-year (yoy) menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.
“Target ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah agar dapat dicapai secara kolektif dan terukur,” ujar Mendagri.
Strategi Baru Dorong Ekonomi Daerah
Untuk mendukung penguatan kebijakan, Kemendagri tengah menyusun strategi nasional bersama kementerian dan lembaga terkait guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi ini meniru pendekatan kolaboratif yang telah terbukti efektif dalam pengendalian inflasi.
“Kita berusaha membuat rumus baru, meniru keberhasilan strategi pengendalian inflasi. Kita minta daerah-daerah juga ikut bergerak aktif mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Sebagai bagian dari inovasi, Kemendagri juga tengah merumuskan indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan. Indikator ini diharapkan melengkapi data triwulanan BPS, serupa dengan penggunaan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi mingguan.
Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah Diminta Berbenah
Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah konkret, termasuk memperkuat investasi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi anggaran daerah untuk sektor produktif.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi secara langsung maupun virtual. Hadir langsung di lokasi antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis.
Sementara itu, sejumlah pihak hadir secara virtual, termasuk Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, serta Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Rini Andrida. (hen/ted)
