Jakarta (pilar.id) – Mengawali tahun 2022, kondisi keuangan negara terindikasi mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Januari 2022 tercatat minus 101,8 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp165,8 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers terkait dengan APBN di tahun 2022 ini. Kondisi dimana pembiayaan APBN mengalami minus, artinya kebutuhan belanja negara telah dapat dipenuhi dari kas maupun penerimaan negara.
“Berarti kita bisa membiayai berasal dari kas yang ada maupun dari penerimaan negara baik dari sisi perpajakan, pajak, bea cukai, maupun PNBP,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).
Pembiayaan APBN melalui utang tercatat menyusut Rp3 triliun pada Januari 2022 atau minus 0,3 persen dari target APBN yang sebesar Rp973,6 triliun sepanjang tahun 2022.
Menkeu merinci penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penarikan utang di Januari 2022 tercatat susut Rp15,9 triliun atau minus 1,6 persen dari target APBN Rp991,3 triliun. Secara tahunan, pertumbuhannya minus 109,3 persen dibandingkan Rp169,7 triliun di Januari 2021.
Ia mengatakan pembiayaan utang menurun karena terdapat pembayaran utang jatuh tempo dan belum diterbitkannya SBN valas seperti di awal tahun lalu.
“Kita mengeluarkan SBN tahun lalu 2021 pada bulan pertama Rp169,7 triliun. Tahun ini bulan Januari kita mengalami neto negatif Rp15,9 triliun, artinya kita bayar utang lebih besar dari issuance (penerbitan utang),” ucap Sri Mulyani.
Di sisi lain, pemerintah masih memanfaatkan skema tanggung renteng (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI). Per 18 Februari 2022, incoming pembelian surat utang oleh BI mencapai Rp9,2 triliun dengan awarded Rp4,5 triliun.
“Dengan situasi ini sebetulnya kita sangat baik, untuk tetap menjaga strategi pembiayaan kita secara aman, fleksibel, pruden, dan oportunistik karena suasana pasar surat berharga di seluruh dunia mengalami dampak dari potensi tapering yang terjadi di negara maju terutama AS,” jelas dia.
Adapun pinjaman (neto) sampai Januari 2022 mencapai Rp12,8 triliun. Menurut Sri Mulyani, adanya penyusutan pembiayaan utang yang dibarengi dengan penggunaan SAL berpotensi menurunkan kebutuhan pembiayaan APBN sepanjang tahun 2022.
“Dengan kondisi APBN yang kuat dan makin sehat, issuance (penerbitan) akan jauh lebih rendah dan memberi ruangan untuk bertahan secara lebih baik,” tandas Sri Mulyani. (lin/fat/antara)
