Jakarta (pilar.id) – Diperlukan adanya fleksibilitas untuk bisa bertahan menghadapi kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Itulah yang ditekankan oleh Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani terkait kondisi ekonomi dunia dan Indonesia.
Atas kondisi tersebut, Aviliani menilai bahwa pemerintah juga perlu memiliki fleksibilitas dalam mengelola APBN. Sehingga, menurut Aviliani, APBN membutuhkan diskresi atau kemudahan memindahkan anggaran.
Hal ini, menurutnya, diperlukan untuk memberikan ruang mengubah kebutuhan anggaran sesuai kondisi yang ada.
“Menurut saya APBN itu harus ada diskresi, jadi kemudahan untuk memindah-mindahkan anggaran karena memang situasi dan kondisi ekonomi ke depan itu ketidakpastiannya tinggi. Kemudian kebutuhan jangka pendeknya itu bisa berubah-ubah,” katanya dalam Rilis Survei Nasional LSI: “Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024” yang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu (4/9/2022).
Aviliani menilai sistem yang saat ini digunakan, di mana anggaran diporsikan dan pemindahannya membutuhkan persetujuan hingga sekitar tiga bulan akan tidak efektif untuk bisa mengatasi masalah yang mungkin dihadapi di masa depan.
“Kalau kita lakukan seperti kemarin, ini harus diporsikan untuk ini, kalau mau dipindah, butuh persetujuan, dan itu butuh tiga bulan. Jadi ketika tiga bulan di-ACC, ternyata tidak butuh lagi,” katanya.
Aviliani juga menyebut diskresi dibutuhkan untuk mempercepat proses-proses atau kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat kelas bawah. Misalnya saja seperti bantuan sosial.
Dalam kasus kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM yang terdiri dari dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
“Adanya BLT sudah membantu, paling tidak untuk menahan kalaupun harga naik, kenaikan harga bisa dibantu BLT sehingga daa beli tidak turun,” katanya.
Menyusul prediksi bahwa harga BBM akan turun tahun depan, Aviliani mengatakan harus ada perubahan pemberian bantuan pengalihan subsidi BBM. Ia menyebut jika tahun ini bantuan sosial pengalihan subsidi BBM diarahkan untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat, maka tahun depan bansos harus diarahkan untuk penyiapan tenaga kerja.
“Tahun depan harus dilihat lagi, harus ada perubahan. Setelah BLT yang kaitannya dengan perut, selanjutnya kesempatan kerja. Jadi bagaimana meningkatkan kesempatan masyarakat itu sendiri, tidak hanya soal bantalan tapi selanjutnya penyiapan tenaga kerja,” tutup Aviliani. (fat)
