Jakarta (pilar.id) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendukung rencana mengembalikan Pancasila jadi mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum pendidikan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Saya mendukung dan menyambut baik upaya-upaya implementasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri, dan juga kalangan masyarakat luas, termasuk para pengusaha,” kata Wapres saat menerima audiensi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di kediaman resmi wapres di Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga menerima laporan BPIP dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, secara politik, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, implementasi nilai Pancasila masih memerlukan berbagai upaya agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.
“Sampai saat ini masih ada pihak yang mempertentangkan, misalnya antara Pancasila dan Islam. Kalau ber-Pancasila tidak ber-Islam, kalau ber-Islam tidak ber-Pancasila. Mungkin itu perlu diberi penjelasan-penjelasan yang tepat, sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama,” jelasnya.
Wapres juga menekankan pentingnya penanaman nilai Pancasila dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, yang tidak hanya terampil dan inovatif, namun juga memiliki pemahaman kebangsaan tinggi.
Selain itu, secara khusus Wapres juga menegaskan pentingnya menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada kalangan pengusaha. Tanpa komitmen kebangsaan, lanjutnya, pengusaha hanya akan memikirkan keuntungan tanpa mengindahkan penderitaan rakyat.
Wapres meminta BPIP merancang strategi tepat agar nilai-nilai Pancasila mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai kalangan.
Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam pertemuan tersebut melaporkan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2022, Pancasila akan kembali diajarkan sebagai pelajaran tersendiri.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, BPIP telah menyusun 15 buku pelajaran Pancasila dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
“Buku ini sudah kami uji coba dan sudah kami mintakan pendapat dari Komisi II (DPR), Menkopolhukam, juga dari Menteri Agama, tokoh-tokoh masyarakat; sehingga pada prinsipnya buku ini tidak ada masalah,” kata Yudian. BPIP juga telah menyusun beberapa buku pedoman pendidikan Pancasila untuk kalangan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN). (ret/hdl)
