Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Termasuk mengenai berbagai masalah yang muncul antara lain, adanya rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat pada Senin (11/4/2022).
“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud, Sabtu (9/4/2022).
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi tersebut, dapat dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan melanggar hukum. Terpenting, aspirasi yang disampaikan bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat.
Di sisi lain, dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penengak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, serta tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi.
“Di luar masalah unjuk rasa, saya sampaikan bahwa pada hari Selasa (12/4/2022), Presiden Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR,” kata dia.
Hal ini, kata Mahfud, sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. “Pemerintah tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu 2024 sesuai dengan konsitusi dan undang-undang (UU),” tegasnya.
Kepada KPU dan Bawaslu, diharapkan terus bekerja menyiapkan Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan konstitusi dan UU Pemilu. Selain itu, pemerintah juga sedang fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, bahan bakar, dan sebagainya, yang juga merupakan permasalahan global yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini.
Bersamaan dengan itu, pemerintah dan kita semua bersyukur bahwa covid-19 jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia, penanganan pagebluk di Indonesia sebagai salah satu yang terbaik.
Saat ini, beberapa negara seperti Hongkong, China, India dan Amerika, masih menghadapi masalah terkait dengan covid-19, sementara kita sudah memasuki proses pelandaian yang konsisten.
“Kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya, karena kebebasan seperti itulah dulu yang kita perjuangkan bahwa aspriasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tutup Mahfud. (her/fat)
