Jakarta (pilar.id) – Salah satu penyebab terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di beberapa daerah di Indonesia, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif karena digunakan oleh para pelaku industri.
Untuk itu, Arifin menghimbau dan meminta agar para pelaku industri, mengisi kendaraan bisnis komersial mereka dengan BBM jenis solar non subsidi. Sehingga, tidak terjadi kelangkaan dan antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Masih ada yang menggunakan BBM tidak sesuai peruntukan, banyak solar subsidi dipakai untuk kegiatan industri. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan BBM subsidi tersebut,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (11/4/2022).
Selama sepekan terakhir Menteri Arifin telah melakukan inspeksi ke sejumlah daerah mulai dari Pulau Kalimantan hingga Pulau Sumatra untuk memantau langsung kondisi pelayanan dan penyaluran BBM di masyarakat.
Dalam pemeriksaan itu ia menjamin stok BBM di SPBU aman dan mencukupi selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Bahkan, antrean panjang kendaraan mengisi BBM yang beberapa waktu lalu sempat ramai kini perlahan sudah terurai.
Menurutnya, saat ini terjadi perubahan harga yang cukup besar karena harga minyak dunia yang menjadi bahan baku BBM telah meningkat signifikan.
“Ini yang tidak bisa dikendalikan karena harga minyak dunia saat ini meningkat sangat tinggi. Untuk itu, kami harus bisa mengalokasikan subsidi ini dengan tepat dan masyarakat harus disiplin untuk bisa menggunakan sesuai haknya,” kata Menteri ESDM itu.
Pemerintah menyatakan akan berupaya mengendalikan penjualan solar dengan mengambil langkah tegas kepada siapapun yang menyelewengkan penggunaan BBM subsidi tersebut.
Selain penindakan, pemerintah juga melakukan imbauan dengan menempel stiker melarang truk yang tidak berhak menggunakan BBM solar subsidi di SPBU sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.
Upaya lain untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi adalah PT Pertamina (Persero) mulai membagikan dan mewajibkan pembelian solar bersubsidi dengan kartu kendali. Nantinya, kartu kendali akan digunakan untuk mencatat pembelian solar subsidi.
Pada kartu tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan. Setiap pembelian solar bersubsidi di SPBU, petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian.
Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan pengaturan jam pelayanan solar subsidi di SPBU, serta pelarangan adanya antrean sebelum jam pelayanan tersebut.
Bila terdapat penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur.
Upaya lainnya adalah melakukan pemantauan stok BBM melalui Command Center. Berkoordinasi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah, Pertamina juga telah membentuk satuan tugas Ramadhan & Idul Fitri (RAFi).
Langkah ini sekaligus diikuti dengan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU kantong, dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik. (fat/antara)
