Jakarta (pilar.id) – Melalui kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Institut Pertanian Bogor, Pemerintah Indonesia membuat proyek bernama Desa Presisi. Sebuah proyek yang bertujuan menentukan ketepatan perencanaan dan implementasi pengembangan desa.
Melalui program ini, ada 5 desa dari Kabupaten Bekasi yang berhasil ditetapkan sebagai percontohan Desa Presisi secara Nasional. Penetapan ini didasarkan pada pengambilan data yang dilakukan sejak April-Juli 2022 untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
“Implementasi program ini menjadi yang pertama di Indonesia. Kelima desa itu antara lain Desa Pantai Harapan Jaya, Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti,” kata Camat Muaragembong Lukman Hakim di Kabupaten Bekasi, Kamis (19/5/2022).
Data yang diambil kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh pemerintah desa, perangkat desa, hingga masyarakat desa, dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB.
Lukman mengatakan tujuan program ini adalah sebagai upaya menentukan ketepatan perencanaan dan implementasi pengembangan desa. Desa Presisi menjadi strategis untuk dipakai ke sejumlah sektor.
“Data Desa Presisi ini nantinya menjadi sangat strategis dalam berbagai sektor guna mendapatkan big data yang valid dan akurat. Sebagai contoh bisa sebagai bahan perencanaan pembangunan yang komprehensif, terarah, dan tuntas,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan kebutuhan informasi statistik memiliki nilai penting dalam proses percepatan pembangunan sehingga berdampak pada pengembangan big data desa di Kabupaten Bekasi.
“Muaragembong dipercaya sebagai lokus kegiatan data desa presisi dan dalam era otonomi daerah sekarang perlu kita miliki informasi statistik yang aktual dan sangat penting untuk proses percepatan pembangunan daerah maupun Nasional ke depan,” katanya.
Dia menjelaskan hasil pendataan Desa Presisi bisa dijadikan peluang pemerintah desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa khususnya dalam penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran.
“Ini menjadi kesempatan bagus bagi pemerintah desa untuk berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga,” katanya.
Dedy berharap data pembangunan daerah yang akurat dan presisi mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap berbagai perubahan di setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun perkembangan pembangunan sehingga arah dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
“Ini tentunya diharapkan mampu memberi gambaran kepada kita semua atas perubahan yang terjadi di setiap progres sehingga arah dan sasaran pembangunan bisa efektif dan efisien,” kata dia. (fat)
