Surabaya (pilar.id) – Provinsi Jawa Timur menorehkan keberhasilan lewat program penurunan angka kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, angka penurunan kemiskinan Jatim jadi yang tertinggi secara nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan di Jatim tertinggi selama dua periode berturut. Pada periode Maret 2021 – September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Lalu Maret 2021 – Maret 2022, penurunan angka kemiskinan mencapai angka 391.400 jiwa.
BPS juga mencatat, saat ini ada 10 provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi selama periode Maret 2021 – Maret 2022. Antara lain Provinsi Jatim dengan penurunan kemiskinan sebanyak 391.400 jiwa, Jawa Tengah turun sebanyak 278.300 jiwa, Jawa Barat turun sebanyak 124,400 jiwa, dan Lampung turun 81.500 jiwa.
Sementara Sumatera Utara turun 75.700 jiwa dan Sumatera Selatan turun 69.100 jiwa. Selain itu penurunan tertinggi juga dialami Provinsi Banten sebesar 53.200 jiwa, DI Yogyakarta turun 51.700 jiwa, NTT turun 37.700 jiwa dan Sumatra Barat turun 35.500 jiwa.
Menurut Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan, penurunan kemiskinan di Jatim dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi Jatim yang terus membaik, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat, percepatan penyaluran dana desa, penyaluran bansos, dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah lainnya.
“Pada bulan Maret 2022 di Jatim puncak panen padi, Nilai Tukar Petani juga mengalami kenaikan, pertumbuhan industri dan perdagangan, serta aktifitas masyarakat sudah kembali pulih dan mengalami peningkatan baik aktifitas di pusat perbelanjaan, taman, perkantoran, perdagangan dan rekreasi,” jelasnya.
Menanggapi capaian ini, Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya karena kemiskinan di Jatim kembali turun signifikan. Ini artinya, ikhtiar dan sinergi yang dilakukan seluruh stake holder Jatim di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 telah berjalan efektif.
“Pencapaian ini tidak mungkin dapat diraih tanpa dukungan kuat seluruh elemen strategis se -Jatim. Maka kami sampaikan terimakasih setinggi-tingginya atas setiap upaya yang telah dilakukan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jatim,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (16/7/2022) lalu.
Tidak hanya turun signifikan, Jatim juga berhasil menjadi kontributor terbesar dalam penurunan angka kemiskinan secara nasional sebesar 28,3 persen.
Orang nomor satu di Jatim itu mengatakan, penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa dari tahun 2021 sebesar 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri di tahun 2022, atau meningkat 113,77 persen. Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional.
“Dengan meningkatnya status desa menjadi mandiri, kita terus berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di pedesaan. Penurunan kemiskinan di pedesaan satu tahun terakhir periode Maret 2021 – Maret 2022 mencapai 1,36 persen dari angka 15,05 persen menjadi 13,69 persen,” tutur Khofifah.
Di wilayah perkotaan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang signifikan dari Maret 2021 sebesar 8,38 persen menjadi 7,71 persen pada Maret 2022.
“Kemiskinan di desa berhasil ditekan begitu juga di perkotaan. Sehingga, disparitas angka kemiskinan wilayah perkotaan dan desa juga semakin turun. Pada Maret 2021 BPS mencatat disparitas kemiakinan desa kota angkanya masih 6,67 persen kemudian turun pada Maret 2022 menjadi 5,98 persen,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Kendati penurunan angka kemiskinan ini cukup signifikan, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen strategis di Jatim untuk tetap berupaya lebih keras lagi untuk melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
“Pencapaian kita sudah sangat luar biasa. Namun, kita tidak ingin cepat puas karena masih ada penduduk miskin di Jatim yang membutuhkan intervensi lebih signifikan lagi agar mereka dapat tumbuh dan lepas dari kemiskinan,” ujar Khofifah.
“Saya menyampaikan terimakasih yang luat biasa kepada para Bupati/ Walikota, semua camat dan kepala desa, pendamping desa, dan tentu pemerintah pusat khususnya Kemendes yang telah mendorong berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dan tidak kalah pentingnya semangat masyarakat untuk bangkit dan lepas dari garis kemiskinan,” urai Khofifah. (hdl)
