Surabaya (pilar.id) – Sebanyak 300 perwakilan desa dan perwakilan kepala daerah se Jawa Timur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI, Rabu (14/9/2022).
Sebagian peserta hadir langsung di Gedung Islamic Center Surabaya, sementara selebihnya mengikuti sosialisasi secara daring.
Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Drs Firli Bahuri itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen di Jatim untuk memiliki komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.
Terlebih di Jawa Timur telah ada satu desa yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi. Desa percontohan yang dimaksud adalah Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.
Desa ini menjadi satu dari 10 desa percontohan se Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah memberikan penekanan khusus pada Kepala Desa yang mengikuti program ini agar menyerap pembelajaran dalam bimtek ini agar memberikan managemen penguatan dalam pengelolaan desa. Sehingga bebas korupsi dan semakin memberi percepatan bagi kemajuan masyarakat desa di Jatim.
“Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengingatkan bahwa pembangunan desa amat penting dalam pembangunan daerah. Bahkan sebagaimana telah dipesankan para pemimpin bangsa yakni Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur dan Presiden RI saat ini Joko Widodo, semua memesankan hal yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan terus membangun desa.
“Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa pondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa,” pesan Khofifah.
Apalagi, mantan Menteri Sosial RI tersebut menjelaskan, kekuatan dana desa di Jawa Timur begitu besar. Dana desa untuk 7.724 desa di Jatim dari tahun 2015 hingga 2022 totalnya mencapai Rp 50,319 triliun.
“Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa,” ujar Khofifah.
Apalagi, lanjut Khofifah, Jawa Timur memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi secara nasional yakni berjumlah 1.490 desa atau sebanyak 23,88%.
“Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, Dana Desa telah memberikan bukti penguatan bagi masyatakat. Salah satu yang berhasil seperti dilakukan Desa Sekapuk Gresik dengan mengembangkan Wisata Alam SETIGI (SELO TIRTO GIRI).
Masing-masing Rukun Tetangga (RT) di desa tersebut memiliki warung di kawasan wisata tersebut. Sehingga dapat memiliki income yang bisa memberikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beasiswa bagi anak-anak desa.
“Ini salah satu BUMDes sukses. Ada banyak desa seperti ini yang kemudian mereka memiliki badan hukum dalam bentuk BUMDes. BUMDes di Jatim sukses karena setiap tahun yang masuk dalam kategori terbaik sebagian besar dari Jatim,” jelas Khofifah.
Selai itu, Gubernur Khofifah juga memberikan contoh kesuksesan BUMDes di Jatim lainnya yakni di kawasan Pujon Kidul yang memiliki produktifitas sangat tinggi hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.600 tenaga kerja.
“Tamu-tamu yang dapat tidak hanya untuk liburan, namun juga dijadikan jujugan tamu untuk proses pembelajaran disana,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Gubernur Khofifah kemudian juga menyebutkan sejumlah BUMDes sukses yang juga mendapatkan support dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 100 miliar bagi desa yang telah menyiapkan BUMDes dan BUMDesma.
“InsyaAllah pertemuan ini sebagai upaya untuk menghilangkan korupsi diberbagai lini sehingga bisa memberikan tetesan kesejahteraan yang maksimal di semua lini. Kami berharap, Kepala Desa ikut hingga akhir, kadena akan banyak memberikan penguatan, tata kelola desa makin baik, pengawasan makin baik, pengelolahan layanan makin baik dan pastisipasi masyarakat pun semakin baik,” jelas Khofifah.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyampaikan keoptimisan Jawa Timur untuk menjawab krisis pangan dunia, yang menurutnya justru dapat dijawab oleh Kepala Desa.
“Produksi padi Jawa Timur tahun 2020 hingga 2021 tertinggi di Indonesia. Saya berharap tahun 2022 juga sama. Karena dari data yang masuk per 30 juli 2022 sudah sebanyak 8,3 juta ton produksi padi kita. Kita harap sampai Desember 2022 kita bisa menghasilkan 10 juta ton. Yang tentu akan memberikan kontribusi ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan,” jelas Khofifah.
Sebagaimana diketahui, penurunan kemiskinan di Jawa Timur pada y o y (year on year) tertinggi di Indonesia. Yakni sebanyak 391.400 jiwa dan memberi kontribusi sebesar 28,3% dari penurunan kemiskinan nasional.
“Tentu penguatan anti korupsi merupakan salah satu jalan agar angka kemiskinan semakin menurun, sehinga makin mengurangi pengangguran dan semua berjalan tanpa korupsi,” tutup Khofifah.
Dikesempatan tersebut Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya pada Jawa Timur atas prestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari tingkat desa.
“Banyak desa memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengetaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan diatasi tentu bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Firli.
Selain itu, Ketua KPK RI juga mengapresiasi prestasi Jawa Timur dalam mempertahankan ketahanan pangan, yang mana raihan tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Firli menambahkan, KPK RI kali ini datang dengan program Desa Anti Korupsi untuk membangun kecintaan kepada desa. Salah satu yang menjadi keprihatinan ialah data dari KPK RI mencatat sejak tahu 2015 hingga 2021 sebanyak 686 perangkat desa tersangkut kasus korupsi.
“Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Karena tuhuna dana desa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jangan hanya menjadi penonton, tapi tidak melakukan apa-apa,” tutupnya. (jel/hdl)
