Jakarta (pilar.id) – Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono, telah ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia akan aktif menggantikan tugas dari Anies Baswedan setelah masa jabatannya habis pada Oktober 2022 nanti.
Penunjukan Heru Budi Hartono pun mendapatkan sambutan positif. Salah satunya dari para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Mereka menilai bahwa penunjukan Heru Budi sebagai keputusan yang tepat.
“Penunjukan Heru sesuai harapan pelaku usaha,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang di Jakarta, Minggu (9/10/2022).
Sebagai pejabat yang pernah berkarier di Pemprov DKI Jakarta, tentu sudah pasti memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa. Heru pernah menjadi Walikota Jakarta Utara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.
Dari sisi kepemimpinan, kata Sarman, Heru sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni. Artinya, ketika nanti sudah memulai tugas sebagai Pj Gubernur tidak perlu adaptasi atau penyesuaian lagi, sudah langsung bisa bekerja karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari dari tingkat Provinsi, Walikota, kecamana dan Kelurahan.
“Sebagai Kasetpres komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait serta Forkopinda dipastikan semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta,” kata dia.
Focus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global.
Mengingat Jakarta disamping sebagai ibu kota Negara dan pusat Pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional .
Dilihat dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, jauh di atas provinsi lain.
Di sektor keuangan, Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.Selain itu transaksi non tunai mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar 7.361 triliun.
Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 2021 nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar, sedangkan investasi dalam negeri mencapai 9,26 triliun.
Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis maka Pelaku usaha berharap agar Pj Gubernur dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha sehingga target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1 persen (yoy) dapat tercapai.
Sehingga diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini diangka 8 persen dan kemiskinan diangka 4,69 persen.
Ia berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan adanya komunikasi secara berkala dengan para pelaku usaha untuk mendengar berbagai masukan, saran dan pandangan untuk selanjutnya dapat di implementasikan dalam sebuah kebijakan.
“Hal ini agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif,” tutupnya. (her/fat)
