Semarang (pilar.id) – Sebanyak Rp 2,062 triliun saldo kas Provinsi Jawa Tengah saat ini mengendap di bank. Adapun sumber dana tersebut berasal dari tabungan pilkada, projek yang belum dibayarkan juga termasuk sisa uang di RSUD (BLUD) dari penerimaan klaim Covid-19 bulan Desember 2021.
“Dana endapan yang belum diserap oleh Kabupaten/Kota se-Jateng totalnya mencapai Rp 11,7 triliun. Kalau saldo di bank ada Rp 13,8 triliun per 30 November,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).
Selain itu, Ganjar juga meminta anggaran tersebut supaya dipercepat penyerapannya.
“Kita sudah mulai on going untuk diserap semua, karena ternyata dari posisi-posisi itu, setiap OPD punya waktu, cara, dan kemudian mekanisme sendiri,” ucapnya.
Pihaknya pun menyebut, endapan anggaran di bank tersebut bukanlah kesengajaan untuk memperoleh bunga.
“Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera membelanjakan anggaran tersebut,” paparnya.
Apabila di kemudian hari, lanjutnya ditemukan pelanggaran seperti korupsi, Ganjar meminta aparat terkait untuk menangkap, termasuk manajerial dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau ada yang ngendonin duit sengaja misalnya pengin korupsi ya tangkap saja. Ini nanti BPK bisa mengaudit, termasuk juga manajerial,” jelasnya.
Selain itu, Ganjar menyebut, pihaknya juga telah mencoba menginventarisasi satu persatu.
“Tentu hari ini pasti sudah berkurang cukup banyak,” ujarnya.
Adapun anggaran yang belum terserap antara lain untuk pembayaran sejumlah DAK Fisik di kabupaten dan OPD.
“Jadi sebenarnya tinggal bayar-bayar itu saja. Ini contoh-contoh mempercepat yang nanti biasanya ya itu ngebut di belakang,” pungkasnya. (riz/hdl)
