Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan dukungan penuh terhadap Satuan Tugas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Menurutnya, satuan tugas ini akan menjadi bagian penting dalam upaya membangun ketahanan keluarga yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional.
“Permasalahan keluarga ini tidaklah sepele seperti yang dibayangkan. Jika ketahanan keluarga terjaga, maka akan menjadi dasar dari ketahanan nasional. Dengan kehadiran Satgas GKMNU yang dibentuk hingga tingkat ranting (desa/kelurahan), kita dapat menjadi bagian yang mampu mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan mulai dari saat seorang anak dilahirkan hingga saat kematian,” kata Khofifah dalam kegiatan ‘Pelibatan Masyarakat Program Ketahanan Keluarga Wilayah Jatim’ yang merupakan kerjasama antara Kementerian Agama dan PBNU, di Hotel Fairfield Surabaya, Rabu (7/6/2023).
Khofifah menjelaskan bahwa saat ini, definisi keluarga menurut PBB dan nasional masih terdiri dari ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, ini merupakan bagian dari upaya membangun peradaban agar keturunan, nasab, dan sebagainya seorang anak menjadi jelas.
“Namun, perlu kita pahami bahwa saat ini dan di masa depan, persoalan ketahanan keluarga bukanlah persoalan yang sederhana. Ini terkait baik dengan definisi keluarga dalam undang-undang maupun dalam ikatan perkawinan yang sah,” ujarnya.
“Desain besar dalam membangun ketahanan keluarga dan membangun keluarga maslahah mungkin perlu kita mulai dengan posisi yang paling mendasar, yaitu definisi keluarga menurut PBNU. Untuk itu, akan baik jika kita melengkapi dengan data dari BPS agar semua ini dapat terukur secara ilmiah,” lanjutnya.
Khofifah menambahkan bahwa membangun kerjasama dengan pemerintah daerah sangatlah penting. Hal ini karena ketahanan keluarga menjadi ikhtiar bersama dari semua pemangku kepentingan.
“Desain besar dari program ini sudah memiliki arah ke sana, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, cinta tanah air, nilai kebangsaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PBNU, Alissa Qotrunnada atau Alysa Wahid, menyatakan bahwa GKMNU merupakan upaya untuk membawa NU sampai ke tingkat keluarga. Isu keluarga merupakan isu yang strategis dan sentral sehingga GKMNU menjadi ruang untuk mengorganisir jamaah.
“Kita membutuhkan Satuan Tugas (Satgas) yang memungkinkan kita untuk berlari cepat dalam membangun kegotong-royongan. Satgas ini akan menjadi pelumas yang mempercepat jalannya organisasi,” tegasnya.
Satgas ini memiliki tugas dan fungsi untuk mendampingi dan mempercepat penanganan setiap isu strategis yang ada, di bawah komando Satgasnas dari PBNU.
Ada enam dimensi Program GKMNU, antara lain Relasi Maslahat, Keluarga Sejahtera, Keluarga Sehat, Keluarga Terdidik, Keluarga Moderat, dan Keluarga Cinta Alam. Terdapat banyak program yang dapat dijalankan dalam dimensi tersebut.
“Relasi Maslahat misalnya, sebagai contoh akhlak Nahdliyin, relasi makruf dan pengasuhan yang baik, begitu pula dengan keluarga sehat yang memberikan langkah-langkah agar warga NU tidak mengalami stunting, menerapkan PHBS, dan tidak melakukan pernikahan anak,” jelasnya.
Alysa menegaskan bahwa Satgasnas ini akan dimulai di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 78 kabupaten/kota dengan 1.231 kecamatan. Khusus di Jawa Timur, direncanakan akan dibentuk 45 cabang, 657 mwc, dan 8.501 desa dan kelurahan.
“Rencana jangka pendek dari Juni hingga Agustus 2023 akan meliputi konsolidasi wilayah dan pembentukan satgas, perkuatan kemitraan, persiapan instrumen pelaksanaan program, hingga peningkatan kapasitas kader NU untuk kegiatan kerjasama,” tutupnya. (hdl)
