Jakarta (pilar.id) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meminta pemerintah pusat bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Musibah besar yang terjadi pada akhir November 2025 itu mengakibatkan setidaknya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang berdasarkan data per 29 November.
AMSI menyampaikan keprihatinan mendalam atas skala kerusakan yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain korban jiwa, ribuan rumah dilaporkan rusak berat, stok bahan pokok menipis, dan berbagai jalur komunikasi serta transportasi terputus total di banyak titik.
Dorongan Menetapkan Status Bencana Nasional
AMSI menilai dampak lintas provinsi dengan kerusakan masif tersebut layak dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Organisasi itu menekankan perlunya penanganan terpusat, menyeluruh, dan tidak parsial agar proses evakuasi serta distribusi bantuan lebih efektif.
Sejumlah rekomendasi disampaikan, antara lain pendirian pusat komando penanganan cepat di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pusat komando dimaksud dinilai perlu diberikan kewenangan penuh untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait.
Rekomendasi Penanganan Darurat
AMSI menggarisbawahi beberapa langkah prioritas yang mendesak dilakukan pemerintah:
- Pengerahan personel terpadu. Tim gabungan dari BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas dinilai penting segera diterjunkan untuk membuka akses jalan dan memulihkan jaringan komunikasi. Sejumlah jalur vital seperti Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, dan perbatasan Sumut–Aceh diketahui terputus total.
- Distribusi logistik melalui udara. Dengan banyaknya jalur darat yang lumpuh, AMSI mendorong percepatan distribusi bantuan darurat menggunakan transportasi udara, terutama ke wilayah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
- Pengoperasian dapur umum darurat. Pengaktifan dapur MBG milik TNI, Polri, dan BNPB dianggap penting untuk memastikan kebutuhan pangan warga terpenuhi. Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai di Padang Sidempuan yang mencapai Rp100.000 per kilogram menjadi sorotan serius.
- Konsolidasi data nasional. AMSI menilai data lintas provinsi harus disatukan agar penanganan lebih terukur dan tepat sasaran.
- Pengintegrasian peran kementerian. Kementerian PUPR, Kominfo, dan Kementerian Kesehatan dinilai perlu bersinergi dalam pemulihan infrastruktur, jaringan komunikasi, serta layanan medis.
Sorotan Terhadap Kerusakan Lingkungan
AMSI juga mendukung dorongan investigasi menyeluruh terkait penyebab bencana. Organisasi itu menilai dampak banjir besar ini diperparah oleh kerusakan lingkungan seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan dugaan pembalakan liar. Temuan gelondongan kayu yang terseret arus di berbagai lokasi disebut menguatkan indikasi adanya persoalan tata kelola hutan.
Selain itu, praktik industri ekstraktif yang tidak mematuhi regulasi lingkungan turut disebut sebagai faktor risiko yang memperburuk kondisi daerah resapan air.
Peran Media dan Kondisi Jurnalis di Wilayah Terdampak
AMSI mengingatkan bahwa gangguan berat pada jaringan komunikasi seperti listrik padam dan sinyal yang tidak stabil membuat proses peliputan di lapangan sangat terhambat. Penggunaan perangkat darurat seperti Starlink marak dilakukan di sejumlah posko.
Organisasi ini mencatat jurnalis dan pekerja media di tiga provinsi terdampak juga mengalami kerugian langsung. Sejumlah rumah rusak, akses terputus, dan kelangkaan bahan bakar—misalnya solar dan bensin di Tapanuli Selatan—membuat operasional media terganggu.
Berikut wilayah terdampak yang berhasil dihimpun AMSI:
- Aceh (14 kabupaten/kota) seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Besar, hingga Kota Subulussalam.
- Sumatera Utara (5 kabupaten/kota) termasuk Humbang Hasundutan, Batubara, Mandailing Natal, Kota Medan, dan Binjai.
- Sumatera Barat (13 kabupaten/kota) seperti Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Agam, Kota Solok, dan sejumlah daerah lain yang masih dalam proses pendataan.
AMSI mencatat kondisi darurat diperkirakan berlangsung setidaknya dua hingga tiga hari ke depan, sehingga kebutuhan dasar seperti makanan, bahan bakar, dan alat komunikasi menjadi prioritas.
Seruan Dukungan untuk Jurnalis
Organisasi tersebut meminta pemerintah pusat dan BNPB memfasilitasi akses prioritas bagi para jurnalis di daerah terisolasi, termasuk bantuan logistik dan komunikasi. AMSI menilai kehadiran media kredibel sangat penting dalam memastikan proses penanganan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
AMSI berharap seluruh seruan ini menjadi pertimbangan penting dalam mempercepat penanganan banjir besar Sumatera agar warga terdampak dapat segera tertolong. Organisasi itu juga menyampaikan doa bagi seluruh korban yang masih menghadapi situasi sulit di lapangan. (rio)
