Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan menyayangkan, pada 2023 anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalami penurunan yang cukup besar. Anggaran KLHK untuk tahun 2023 disunat hingga Rp500 miliar.
“Sementara masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Dan anggaran yang tersedia hanya Rp6,9 triliun,” kata Azikin, di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Padahal, lanjut Azikin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan agar persoalan lingkungan hidup dan hutan harus diselesaikan secara tuntas.
Ia menyebut beberapa persoalan lingkungan hidup dan kehutanan masih banyak, antara lain kegiatan ilegal, baik perkebunan, pertambangan, pajak terhitung, hingga pinjam pakai di dalam kawasan hutan.
“Fraksi Gerindra meminta kepada KLHK agar meningkatkan kinerja dan serapan anggaran setiap tahunnya,” kata dia.
Dengan kinerja dan serapan yang baik, Azikin berharap pengalokasian dana dan anggaran KLHK semakin besar untuk ke depannya. Ia juga berharap KLHK melibatkan masyarakat dalam kegiatannya sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian mereka di tengah kenaikan harga bahan minyak (BBM), pandemi Covid-19, dan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK).
“Perbanyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Misalnya, padat karya,” kata Azikin.
Ditambahkan Azikin, dengan meningkatkan isu pencemaran lingkungan dan timbulan sampah serta minimnya keterbatasan pemerintah daerah, KLHK dapat mendukung pelaksanaan tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), program regular, maupun program aspirasi.
Untuk diketahui, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, capaian pengelolaan sampah pada tahun 2021 yang terdiri dari 233 Kabupaten/kota se-Indonesia, terdapat 29,33 juta ton sampah per tahun.
Pengelolaan sampah tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah (PR), karena sebanyak 10,26 juta ton sampah atau 34,98 persen tidak terkelola. (ach/hdl)
