Pontianak (pilar.id) – Seseorang yang menjabat sebagai kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro memiliki tanggung jawab yang besar dan juga memiliki godaan dalam menjaga integritas dilingkungan kerjanya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji lantas mengingatkan pasangan suami istri yang menjabat sebagai kepala dinas di lingkungan Perangkat Daerah Pemprov Kalbar untuk berprilaku mewah atau gaya hidup hedonisme.
Pesan mantan Walikota Pontianak dua periode ini disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat yang mengambil tema ‘Mewujudkan Keluarga Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas’ di Hotel Mercure, Kamis (8/9/2022).
“Saya harap kegiatan ini dapat memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan peran serta dan menanamkan semangat mencegah diri dan orang sekitar kita dari praktek-praktek korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia khususnya di kalbar. Dan saya minta pasangan suami atau istri untuk tidak hidup mewah atau gaya hedon,” tegas Gubernur Kalbar.
Dijelaskannya dengan adanya kegiatan Bimtek tersebut, tidak hanya sebagai seremonial semata saja namun dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi para pejabat di lingkungan provinsi Kalbar.
“Mengucapkan anti korupsi sangat gampang tapi melekatkannya pada diri kita itu tidak gampang. Setelah melekat integritas pada diri kita, mempertahakannya juga sangat sulit. Karena godaannya sangat besar, kemudian tantangannya sangat besar saya memadangnya sebagai seleksi alam,” urainya.
Dirinya juga menjabarkan, bahwa mengenai pasangan kepala dinas, kepala kaban dan kepala biro, taraf biaya hidup eselon dua itu cukup dengan berbagai tunjangan yang sesuai klasifikasi jabatannya.
“Biaya hidup eselon dua untuk kepala dinas saya pastikan itu cukup. Artinya dengan remonrasi, tunjangan, gaji dan sebagainya itu rata rata 20 an ke atas. Jadi tidak ada alasan lagi, biaya hidupnya besar itu terkadang biaya kenakalannya yang besar,” jelasnya.
Bang Midji, panggilan akrab Gubernur Kalbar berharap kepada seluruh pimpinan tinggi dilingkup kerja provinsi Kalbar untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menjaga integritas jabatannya yang diamanahkan olehnya.
“Kalau ada administrasi yang tidak bisa ditangani atau ada masalah yang berkaitan dengan keuangan itu harus ditindaklanjuti dan saya serahkan ke KPK. Tapi kalau tidak benar akan saya bela. Kalau ada satu kasus, saya kaji dulu masalahnya apa, dimana, kalau mereka sudah melaksanakan prosedur, itu saya bela. Tapi apabila tidak sesuai prosedur, harus pertahankan sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Dian Novianthi mengungkapkan sekarang sudah banyak yang melibatkan keluarga, sebagai sesama pelaku korupsi atau menjadi tempat pencucian uang.
Pencucian uang itu bisa jadi dengan pengatasnamaan rekening, aset dan lain sebagainya. Dan itulah pentingnya pendidikan antikorupsi dimulai dari keluarga.
“Paling tidak dari pasangan, kalau dia paham dengan gratifikasi paham dengan konflik kepentingan dia tidak akan menerapkan itu kepada dirinya sebagai istri pejabat atau dia mengingatkan pasangannya supaya tidak melakukan korupsi. Selain itu pentingnya indek antikorupsi bahwa banyak juga yang permisif terhadap korupsi,” paparnya.
Menurut KPK ditegaskannya penting dimasukkan kepada supaya keluarga dapat melakukan pendidikan kepada anak di rumah.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Dian Novianthi menambahkan inilah pentingnya pasangan dilibatkan.
Sebab peran keluarga adalah mereka yang menjadi pasangan dari pejabat memiliki ruang lingkup pergaulan komunitas yang cukup luas. Jadi dengan memahami juga mengingatkan keluarganya atau pasangannya yang akan membantu mengingatkan komunitas di sekitarnya.
“Bahkan istri atau mungkin keluarganya dan juga menularkan nilai integritas di keluarganya sendiri, Inilah pentingnya kegiatan tersebut. Untuk mengantisipasi agar tidak ada jaringan keluarga yang ikut terlibat korupsi, itu merupakan peran dari seluruh elemen masyarakat,” tutupnya. (din)
