Pontianak (pilar.id) – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Barat Alex Rombunang mengatakan pemerintah perlu mendapat masukan dari perguruan tinggi untuk pembangunan perbatasan.
Alexander mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Salah satunya masukan dari perguruan tinggi, sebagai pusat akademi.
“Bahwa bisa memberikan masukkan bagi pemerintah. Kebijakan mana yang harus diambil,” ungkap Alexander usai Seminar Nasional Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura di Gedung Konferensi Untan, Senin (26/9/2022) pagi.
Dijelaskannya pembangunan kawasan perbatasan sejalan dengan manajemen negara. Misalnya masalah kedaulatan yakni dengan membuat perbatasan membuat menjadi daerah yang maju, berkembang dan sejahtera.
Menurutnya pemerintah punya kewajiban menyiapkan sarana dan prasarana dasar untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan publik.
“Sehingga tidak hanya menjaga perbatasan saja, tetapi dimanusiakan dan disejahterakan,” ujar Alexander.
Iapun memastikan bahwa pemerintah memberikan skala prioritas pembangunan untuk setiap daerah. Termasuk kawasan perbatasan. Meskipun saat ini berjalan perlahan. Namun dari beberapa indikator menggambarkan sudah cukup terjadi perkembangan yang signifikan.
Antara lain parameter dari tingkat kemajuan desa. Dari tidak ada desa mandiri kemudian sudah ada 49 desa mandiri. Kemudian tidak ada lagi desa sangat tertinggal.
Begitu juga dari segi Indeks Pembanguan Manusia (IPM). Meskipun masih ada bebeberapa yang di bawah capaian provinsi, tetapi ada indikator-indikator IPM di kawasan perbatasan capaiannya di atas capaian provinsi.
“Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Semua menjadi prioritas,” tegas Alexander.
“Tolong jangan cepat menjustifikasi seakan-akan, kawasan perbatasan tidak mendapat perhatian pemerintah. Kami memberikan perhatian yang sama, tidak hanya perbatasan tapi daerah yang lain,” tutur Alexander lagi
Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko mengatakan bahwa membangun perbatasan itu bukan di perbatasannya melainkan pembangunan ekosistemnya. Pemerintah tidak hanya membangun fisik tapi menyangkut tata kelola.
“Dan itu paling penting,” ucap Garuda.
Garuda menjelaskan sebagai provinsi yang memilikki kawasan perbatasan, maka perguruan tinggi perlu memberikan masukan untuk pembangunan yang mesti dilakukan pemerintah. Apalagi dikatakannya, cukup banyak penelitian di Untan terkait masalah perbatasan, peningkatan kapasitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di perbatasan.
“Kami berharap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk persoalan terkait kecerdasan terbangun di daerah terluar,” tutup Garuda. (din)
