Malang (pilar.id) – Sejak Agustus 2022 lalu, tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara resmi telah dimulai. Tahapan tersebut, diawali dengan proses pendaftaran admnistrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Dari 40 pendaftar, KPU menyatakan hanya 24 yang telah melengkapi berkas dan lolos ke tahapan verifikasi administasi. Dan 14 Oktober 2022 lalu, KPU telah mengumumkan ada 18 partai yang telah lolos tahapan vertifikasi administrasi tersebut.
Sedangkan empat parpol lainnya dinyatakan tidak lolos. Keempat parpol tersebut, telah melayangkan gugatan. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Anggota Bawaslu, Totok Hariyono menyebut bahwa keputusan untuk menolak gugatan empat parpol tesebut sudah sesuai dengan aturan.
Menurutnya, Bawaslu memiliki ketentuan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni keputusan yang merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu merupakan objek sengketa yang dikecualikan atau tidak bisa diproses.
“Kalau putusan ini merupakan tindakan lanjut putusan Bawaslu, tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa diregister. Itu peraturan kami. Jadi, kalau objek yang sama, tidak bisa,” ucapnya kepada wartawan di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (26/11/2022).
Empat parpol itu adalah Partai Prima, Partai Republiku, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).
Sebelumnya pada hari Jumat (4/11), Bawaslu telah mengabulkan gugatan lima partai politik terkait dengan hasil verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI yang menyatakan mereka tidak lolos tahapan tersebut.
Lima partai politik itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Republik, Partai Republiku, dan Parsindo.
Dengan dikabulkannya gugatan itu, Bawaslu memerintahkan KPU memberi kesempatan kepada lima partai itu untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan terkait dengan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 selama 1 x 24 jam.
Namun, setelah kembali menilai perbaikan itu, Jumat (18/11), KPU menetapkan lima partai politik tersebut tidak memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024. (fat)
