Banjarmasin (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan ekspansi perdagangan antar daerah. Rabu (13/4/2022) lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memboyong pelaku usaha Jatim untuk mengikuti kegiatan Misi Dagang dan Investasi bersama para pelaku usaha dari Provinsi Kalimantan Selatan.
Digelar di Ballroom Neptunus Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebanyak 72 pelaku usaha asal Jatim dibawa ke Banjarmasin guna mengikuti Misi Dagang ini. Sedangkan dari Kalsel ada sebanyak 100 pelaku usaha yang berpartisipasi.
Tidak hanya itu, yang spesial dari Misi Dagang kali ini, secara khusus Gubernur Khofifah membawa best practices program One Pesantren One Product (OPOP) yang merupakan program Jawa Timur, untuk dikembangkan di Kalsel.
Bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, Gubernur Khofifah menabuh Kendang Jimbe sebagai tanda dibukanya secara resmi Misi Dagang dan Investasi Jatim-Kalsel yang diikuti oleh total 172 pelaku usaha.
Seperti Misi Dagang dan Investasi Jatim di provinsi lain, Misi Dagang Jatim-Kalsel kali ini juga mencatatkan nilai yang menggembirakan.
Dibuka pukul 11.00 WITA, hingga pukul 18.30 WITA, tercatat nilai transaksi berhasil mencapai Rp 147.321.766.000,-. Nilai tersebut masih akan terus bertambah, mengingat begitu banyaknya komoditi yang dihadirkan pada misi dagang kali ini.
“Alhamdulilah, sekitar sampai pukul 18.30 WITA, transaksi yang dibuka pukul 11.00 tercatat telah mencapai Rp 147,3 Miliar,” ungkap Gubernur Khofifah.
“Transaksi ini masih akan terus berjalan sampai nanti ditutup malam ini,” imbuhnya.
Merespon hasil menggembirakan tersebut, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa ini menjadi kesempatan yang bagus untuk bisa mengembangkan potensi dan kekuatan kedua provinsi baik di sektor perdagangan, investasi maupun sinergi antara OPD .
Seperti sektor Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (K-UMKM) , utamanya melalui program One Pesantren One Product (OPOP) maka MoU antara Kadis KUMKM Jatim dengan Kadis KUMKM Kalsel diharapkan bisa menjadi referensi pengembangan ekonomi pesantren kedua provinsi.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyebut bahwa Jatim dan Kalsel tengah menjajaki kerjasama baru khususnya terkait OPOP Jatim dan Kalsel.
“Ada hal baru terkait KUMKM. Ada program spesifik terkait OPOP. Rencananya akan diluncurkan bulan Agustus mendatang untuk Kalsel,” ujar Gubernur Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa OPOP di Jatim telah berkembang dengan baik. Bahkan telah memiliki Training Center of OPOP yang menargetkan satu juta wirausaha santri dan 1.000 produk pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Khofifah berharap agar apa yang sudah dikembangkan di Jawa Timur bisa dikembangkan di Kalimantan Selatan.
“Kami akan membangun kemitraan dengan Dinas KUKM dan Disperindag di sini untuk mengembangkan OPOP. Harapannya adalah mereka nantinya bisa berseiring dengan ekosistem ekonomi digital yang telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Program advance semacam ini disebutnya juga sejalan untuk memenuhi target pemerintah pusat akan belanja PBJ melalui APBD sebesar Rp 400 T. Gubernur Khofifah mengajak Kalsel untuk membangun format-format menstandardisasi seluruh produk KUMKM. Selain itu juga diperlukan identifikasi dari komponen-komponennya untuk mengetahui secara pasti bahwa ini produk dalam negeri.
“Indonesia dengan jumlah penduduk lebih 273 juta merupakan market yang besar dan tentu potensinya besar pula untuk terus kita tingkatkan . Kolaborasi, kemitraan dan sinergi adalah kata kunci untuk bisa membangun penguatan ,” tambah Gubernur Khofifah.
Sementara itu, hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan terima kasih atas semangat yang ditunjukkan Jawa Timur dalam membangun kerjasama yang baik bagi kedua provinsi.
“Kalsel menyambut positif kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, atas terselenggaranya Misi Dagang hari ini,” ujarnya.
Kedekatan wilayah dan kerjasama yang terjalin lama disebutnya sebagai faktor perekat hubungan Jatim dan Kalsel. Bahkan Jatim tercatat sebagai tiga besar dalam penjualan dan pembelian komoditas di Kalsel. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 penjualan ke Jatim mencapai Rp 6,4 T sedangkan pembelian dari Jatim mencapai Rp 5,2 T.
“Diharapkan nilai tersebut bisa terus naik dari tahun ke tahun. Dan melalui kegiatan ini juga diharapkan bisa terus mengambil manfaat bagi dan dari kedua wilayah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini turut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemprov Jatim dan Pemprov Kalimantan Selatan oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal pembangunan di kedua wilayah.
Tak hanya itu, dilanjutkan pula dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OPD Prov. Jatim dan Prov Kalsel yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Dan Ukm, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.
Selain OPD, penandatanganan PKS juga dilakukan oleh di lembaga non pemerintah Jatim yaitu PT. Jamkrida, PT. JGU Jatim, KADIN Prov Jatim dan Prov. Kalsel, HIPMI Prov Jatim dan Prov. Kalsel, serta IWAPI Prov Jatim dan Prov. Kalsel.
Turut hadir dalam gelaran Misi Dagang dan Investasi kali ini, Ketua Komisi B DPRD Prov. Jatim Alyadi Mustofa, Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah, Ketua Kompartemen Organisasi KADIN Indonesia Iwan Kamadi, jajaran Ka OPD Pemprov Jatim terkait serta jajaran pimpinan BUMD Jatim yang melakukan penandatangan PKS. (ret/hdl)
