Solo (pilar.id) – Ketentuan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing daerah tidak harus seragam. Dijelaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ketentuan untuk PTM atau PJJ disesuaikan dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tiap kabupaten dan kota.
“Kami menyesuaikan kabupaten dan kota. Kalau kemudian satu kabupaten dan kota memutuskan harus dievaluasi maka seluruh layer pendidikan harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam,” kata Ganjar usai acara di Hotel Alila, Surakarta, Sabtu (5/2/2022).
Hal itu juga berlaku untuk tingkat SMA dan SMK yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ganjar, penyesuaian itu agar tidak ada benturan kebijakan di level pemerintahan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta dan Pemkot Semarang.
“Ketika Solo sama Semarang melakukan PJJ ya kita ngikut. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan maka kita minta untuk mengikuti per kabupaten dan kota yang ada,” katanya.
Untuk diketahui, Pemkot Semarang baru-baru ini mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Semarang dihentikan selama dua pekan. Proses belajar siswa kembali diubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan itu berlaku mulai hari Senin (7/2/2022) atau bersamaan dengan diberlakukannya PPKM Level 2 di Kota Semarang.
Sementara untuk Pemkot Surakarta sudah menutup sementara PTM di puluhan sekolah lantaran ada pelajar dan guru yang terpapar Covid-19. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka juga akan mengevaluasi PTM di wilayahnya, termasuk mengikuti kebijakan pemberlakuan PTM 50 persen. (usm/hdl)
