Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut positif rencana peluncuran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Program ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di desa.
Hal ini disampaikan Khofifah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3).
Rakor ini dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.
Khofifah menegaskan, rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, yang rencananya akan diluncurkan pada Peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.
“Bupati/Wali Kota mungkin sudah mulai ditemui oleh Kepala Desa terkait program Koperasi Desa. Kita perlu mencari format agar kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar produktif,” ujar Khofifah.
Menurutnya, program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin kedua, ketiga, dan keenam, yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di desa.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Insyaallah, peluncurannya pada 12 Juli 2025 akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan,” jelasnya.
Khofifah juga memaparkan tiga skema pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada melalui rebranding.
Ketiga, membangun dan mengembangkan koperasi sebagai jaringan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga lainnya di desa.
“Sebagai bagian dari program nasional, Pemprov Jatim akan memberikan dukungan penuh. Bismillah, kita ikhtiarkan ini semua untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, yang hadir dalam rakor tersebut, menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden untuk membantu masyarakat yang masih lemah secara ekonomi.
“Program ini diharapkan dapat menjawab permasalahan di desa, seperti rantai distribusi pangan, keterbatasan modal, dan dominasi middle man yang menekan harga petani,” ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi multifungsi, seperti menjadi pusat produksi dan distribusi yang dapat memperpendek rantai pasok, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani, serta menciptakan lapangan kerja.
“Arahan Presiden dan Menteri Koperasi sangat jelas, Koperasi Desa Merah Putih harus berjalan, tidak boleh gagal, dan harus didukung semua pihak, terutama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ahmad juga menjelaskan, prioritas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui pemetaan koperasi berdasarkan kondisi existing. Pertama, koperasi unit desa aktif sebanyak 4.088.
Kedua, koperasi unit desa non-aktif sebanyak 4.615 yang akan direvitalisasi. Ketiga, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang akan bertransformasi menjadi koperasi sebanyak 64.766. Terakhir, desa yang belum memiliki Koperasi Unit Desa (KUD).
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. (mad/hdl)
