Jakarta (pilar.id) – Dengan mengangkat tema “Bergerak Bersama Garda Terdepan Dalam Pendampingan Keluarga Untuk Percepatan Penurunan Stunting”, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri Forum Nasional Stunting yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Ballroom Shangri-La Hotel, Selasa (6/12/2022).
Dijelaskan Wagub sesuai arahan Wapres RI KH. Ma’ruf Amin yang juga merupakan Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang mengatakan bahwa prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada Tahun 2018 menjadi 24,4% pada Tahun 2021.
“Untuk tren penurunan stunting dalam 3 Tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan dari beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14%
pada Tahun 2024 dapat tercapai. Salah persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat,” katanya.
Untuk kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.
Ria Norsan juga menyampaikan jika Wapres meminta kepada para Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga Camat dan Lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin Kepala Daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para Kader.
“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” terangnya.
Iapun pun berharap, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” paparnya.
Wagub Kalbar optimis atas arahan Wakil Presiden Pemerintah bersama mitra dan didukung stakeholder mampu menekan angka stunting sesuai dengan target yang ditentukan apabila bisa bekerjasama dengan baik.
“Saya yakin dan optimis angka penurunan stunting mampu ditekan apabila kita bisa bekerjasama dengan baik. Yang jelas upaya ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri, tanpa adanya bantuan mitra kerja dan stakeholder mustahil tujuan kita akan bisa tercapai,” ungkap Wagub.
Dengan adanya pertemuan ini, Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja lebih maksimal dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap upaya dalam percepatan penurunan stunting.
“Melalui momen yang baik ini, Pemerintah diharapkan untuk mampu meningkatkan upaya dalam penurunan stunting sesuai target yang telah ditentukan,” imbuh Wagub.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada Tahun 2022, di antaranya adalah penyediaan Data Keluarga berisiko stunting.
Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.
Hasto Wardoyo juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada Tahun 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.
“Di Tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, Tahun 2024 bisa mencapai 14%,” pungkasnya. (din)
