Jakarta (pilar.id) – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi dinilai lamban dalam merespons meroketnya harga minyak goreng. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo menyentilnya langsung.
Lambannya Mendag menurunkan harga minyak goreng tersebut, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas) Ngadiran turut memberikan pernyataan pedas. Menurut dia, Mendag dan jajarannya sama sekali tidak perduli dengan rakyat.
“Mendag tidak perduli dengan rakyat. Rakyat sekarang banyak kena PHK, dirumahkan, digaji 50 persen. Kalau sudah tidak bisa kerja, kenapa tidak mundur saja. Saya selalu bilang, menterinya sudah dablek,” kata Ngadiran saat dihubungi Pilar.id melalui sambungan telepon, Rabu (5/1/2022).
Padahal, menurut dia, sangat mudah bagi pemerintah mengatsi konjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini bilang, pemerintah hanya tinggal meminta seluruh produsen minyak goreng di Indonesia untuk menyisihkan 30-35 persen hasil produksinya.
Akan tetapi sepertinya pemerintah tidak berani alias takut memanggil para pengusaha atau produsen minyak goreng. Dia menilai, pemerintah lebih senang dan berani mencekik leher rakyatnya sendiri.
Selain itu, pemerintah selalu bohong di publik dengan kengatay bahwa stok minyak goreng mencukupi. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Menurut pantauannya, harga minyak goreng mulai menunjukkan tren kenaikan sejak Mei hingga Desember 2021.
Ngadiran juga tidak terima alasan pemerintah yang menyatakan bahwa lonjakan harga minyak goreng dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Menurut dia, mengambinghitamkan harga minyak mentah dunia hanya alasan pemerintah belaka.
“Pemerintah ini takut. Saya sudah bilang minta jatah kepada produsen minyak goreng 30-35 persen produksinya. Jangan rakyat yang dicekik begini,” tegasnya.
Dia menegaskan, Lutfi selaku pimpinan tertinggi di Kemendag harus mampu mengatasi lonjakan harga minyak goreng dengan serius. Karena menurut Ngadiran, minyak goreng adalah masalah sepele.
“Rakyat sudah menderita. Presiden, menteri, dan DPR itu hanya tinggal memanggil seluruh produsen minyak yang ada di Indonesia. Panggil juga pihak-pihak lain dan cari solusi barsama-sama,” ujarnya. (her)
