Jakarta (pilar.id) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton di tengah masifnya perkembangan ekonomi digital.
Presiden juga menekankan Bangsa Indonesia harus bisa menggunakan produk dalam negeri karena sudah cukup lama dibanjiri produk impor.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Tahun 2022 secara virtual yang dihadiri seluruh Gubernur atau yang mewakili di Gedung Smesco Indonesia, Convention Hall Lantai 2 Jalan Gatot Subroto Kav.94 Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2022).
Rakor ini merupakan upaya akselerasi pembentukan dan pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional melalui pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk mendukung ekonomi digital nasional dengan target capaian 30 juta UMKM onboarding digital dan 500 koperasi modern berbasis digital pada tahun 2024.
Selain itu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM ditunjuk sebagai Wali Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
Turut hadir secara langsung dan virtual beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Indonesia.
“Saya berharap 20 juta UMKM sudah onboarding terdaftar di marketplace atau platform digital di tahun 2022. Kemudian, meningkat 24 juta di tahun 2023, dan mencapai 30 juta di 2024,” kata Presiden.
Presiden optimis target tersebut dapat diwujudkan melalui kerja keras semua pihak dengan memiliki tujuan dan keinginan yang sama.
“Insya Allah, kita bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Jumlah koperasi berbasis digital juga harus ditingkatkan dari 250 di 2022 menjadi 400 di tahun 2023 dan menjadi 500 di tahun 2024. Begitu juga dengan 1 juta UMKM yang onboarding di e-Katalog LKPP sudah harus dituntaskan tahun ini,” pinta Joko Widodo.
Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, para menteri maupun BUMN, mengenai semua anggaran BUMN harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri, terutama yang diproduksi oleh UMKM tanah air.
Ia juga meminta peningkatan SDM KUMKM terus dilakukan, mulai dari pusat hingga daerah. KUMKM harus lebih kompetitif dan berkualitas. Membenahi packaging (kemasan).
“Saya sudah menandatangani Perpres Nomor 2 Tahun 2022 agar pengembangan wirausaha nasional bisa lebih baik lagi. Kemudian, lebih banyak pengusaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global,” jelas Kepala Negara.
Pemerintah pusat dan daerah harus bisa mempermudah perizinan serta akses produk UMKM yang semakin kreatif dan menarik.
“Pendataan tunggal yang komprehensif dan berkualitas. Tujuannya agar UMKM tumbuh fokus terarah dan berkelanjutan terus maju,” ungkap Presiden RI.
Di kesempatan yang sama, Menkop UKM RI menjelaskan transformasi digital bukan hanya untuk menghadirkan KUMKM dalam platform digital. Transformasi digital KUMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja. Melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.
“Dengan pendekatan digital KUMKM tersebut, kami optimis, target yang diberikan Presiden Jokowi dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” imbuh Teten.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, berharap produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Barat bisa di data dan dipasarkan melalui marketplace.
“Pemasaran produk-produk tersebut harus mengarah pada digitalisasi, terutama produk lokal di Kalbar,” tegas Ria Norsan.
Perekonomian Kalimantan Barat telah mengalami pertumbuhan yang baik, yakni sebesar 4,8%.
“Setelah pandemi COVID-19, kita berharap perekonomian Kalimantan Barat bisa kembali normal dan keberadaan UMKM diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat semakin baik dengan bangkitnya perekonomian,” harap Wagub Kalbar.
Sebagai informasi, adapun data skala usaha pelaku UMKM per tanggal 28 Februari 2022 di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 195.067, yang terdiri dari 167.743 usaha mikro, 25.619 usaha kecil, 1.705 usaha menengah.(dinaprihatini)
