Gresik (pilar.id) – Komitmen kuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali mendapat pengakuan nasional. Kali ini, penghargaan datang dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif Jawa Timur dalam menciptakan migrasi yang aman dan berdaya.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Khofifah yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Gresik, Jumat (11/7/2025).
“Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI, baik yang akan berangkat, sedang bekerja, maupun yang telah kembali ke tanah air,” ujar Gubernur Khofifah.
Jawa Timur Provinsi Terdepan dalam Penempatan dan Perlindungan PMI
Jawa Timur hingga kini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi secara nasional. Data BP2MI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, Jatim telah memberangkatkan 11.265 PMI ke berbagai negara. Rinciannya: 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.
Proyeksi tahun 2025 bahkan diperkirakan mencapai 70.422 penempatan PMI, meningkat dibanding realisasi tahun 2024 yang berjumlah 69.594 orang.
“Ini menjadi tolok ukur bahwa Jatim tidak hanya menjadi penyumbang terbesar, tapi juga menjadi percontohan migrasi yang aman dan berkelanjutan,” kata Khofifah.
Namun, Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa besarnya angka penempatan tersebut juga diikuti dengan tanggung jawab besar dalam aspek perlindungan.
“Edukasi dan literasi migrasi menjadi prioritas kami, agar para calon PMI memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur oleh tawaran yang tidak resmi,” tambahnya.
Program Strategis dan Desa Migran Emas
Sejumlah program telah dijalankan Pemprov Jatim untuk mendukung perlindungan PMI, mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, pelatihan keterampilan di balai kerja, hingga program pemberdayaan purna migran melalui pelatihan wirausaha dan akses pembiayaan seperti KUR dari perbankan.
“Kita ingin para PMI pulang sebagai juragan, bukan kembali sebagai korban. Remitansi penting, tapi pemberdayaan lebih penting lagi,” tegas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini juga menyambut baik kehadiran program Desa Migran Emas yang merupakan pengembangan dari program Desmigratif oleh Kementerian PPMI.
“Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi dan perlindungan migran. Desa Migran Emas ini adalah peluang besar membangun desa melalui migrasi yang aman dan produktif,” jelasnya.
Ajak Sinergi Lintas Sektor
Di akhir sambutannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi dalam mendorong terciptanya ekosistem migrasi aman di daerah.
“Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Harus kolektif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tutupnya. (rio/hdl)
