Surabaya (pilar.id) – Universitas Airlangga (UNAIR) menandatangani sebuah deklarasi yang menolak praktik politik uang, sebagai bagian dari persiapan menghadapi periode pesta demokrasi yang akan datang.
Deklarasi ini diresmikan pada Sabtu (26/08/2023) di Kampus MERR-C UNAIR, yang juga bertepatan dengan acara puncak Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UNAIR 2023.
Prof. Dr. M. Hadi Subhan, SH, MH, CN Direktur Kemahasiswaan UNAIR, menjelaskan bahwa tujuan dari deklarasi ini adalah untuk menyambut proses pemilu dengan integritas dan kejujuran.
Ia menegaskan bahwa tahun politik mendatang perlu menghasilkan pemimpin yang beretika, dan menolak tindakan korupsi seperti politik uang.
“Kampus memiliki peran penting sebagai simbol moralitas dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mengemban peran ini adalah dengan mencegah praktik politik uang,” tegasnya.
Profesor dari Fakultas Hukum UNAIR tersebut juga mengungkapkan bahwa puncak acara PKKMB adalah momen yang tepat untuk melakukan deklarasi ini. Baginya, pendidikan moral dan kewarganegaraan perlu ditanamkan sejak awal mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
“Dalam beberapa waktu, mahasiswa baru akan mengikuti kuliah Pembelajaran Dasar Bersama (PDB). Di dalamnya termasuk muatan-muatan anti-korupsi. Bahkan setelah itu, ada rencana untuk mengadakan kuliah umum bersama Jaksa Agung yang akan membahas upaya menuju Indonesia yang bebas dari korupsi,” jelasnya.
Mahasiswa Mediator Masyarakat
Di samping itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNAIR, Muhammad Anang Jazuli, menambahkan bahwa deklarasi ini merupakan langkah UNAIR untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik politik uang. Dengan menghentikan politik uang, proses pemilu dan demokrasi akan berjalan lebih transparan dan hemat biaya.
“Oleh karena itu, bersama-sama dengan Rektor UNAIR, kami di BEM UNAIR merumuskan ide untuk mengadakan deklarasi tolak politik uang yang melibatkan para pimpinan, dosen, dan mahasiswa baru,” ujarnya.
Mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST) ini juga berharap bahwa melalui deklarasi ini, para mahasiswa baru dapat berperan sebagai mediator di masyarakat untuk menghindarkan praktik politik uang. Jika politik uang bisa diatasi, biaya pemilu dapat ditekan lebih rendah.
“Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran untuk terlibat dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita, dengan tujuan menyebarkan pesan, ‘Mari kita bersama-sama menolak politik uang!'” pungkas Anang. (ipl/hdl)
