Semarang (pilar.id) – Kepala LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi mengungkapkan masih ada oknum pejabat berusaha memanfaatkan anggaran pemerintah untuk bancakan (bagi-bagi).
Padahal anggaran pemerintah yang digelontorkan dari APBN dan APBD adalah untuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan semestinya.
Selain itu, pemanfaatan anggaran pemerintah dalam konteks pengadaan harus juga mampu menggerakkan ekonomi yang inklusif.
Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan HMI Jabodetabeka – Banten di Balai Pusdiklat Kemensos RI, Selasa 7 Maret 2023.
Maka dari itu Hendi memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai bancakan, atau sebuah santapan gratis untuk dibagi-bagi.
“Nah problemnya, ini (anggaran) sering dijadikan bancakan oleh dalam tanda kutip, oknum. Sehingga belanja-belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kepala LKPP RI.
Sehingga lebih lanjut Hendi mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang / jasa yang lenih transparan dan terintegrasi.
“Jadi digitalisasi hari ini kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi,” jelasnya.
Di sisi lain Hendi juga menerangkan mengapa dia bersama LKPP RI menganggap perlu untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif atau inklusi ekonomi.
Menurutnya inklusi ekonomi adalah faktor penting dalam upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia.
Karena Hendi meyakini bahwa membangun ekonomi yang inklusif adalah sama dengan membangun kekuatan fondasi ekonomi bangsa.
“Inklusi ekonomi ini adalah strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dengan memberi kesempatan dan kemakmuran yang sama pada seluruh lapisan masyatakat,” pungkas Hendi.
“Untuk itu dengan digitalisasi yang dilakukan LKPP, akses informasi pengadaan bisa dibuat lebih terbuka. Sehingga hari ini kami maksimalkan e-katalog, dan selanjutnya juga kita luncurkan platform baru yang lebih integratif,” katanya.
Terakhir, Hendi pun meminta agar adanya banyak pihak yang turut mengawasi proses pengadaan di Indonesia agar mampu benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Salah satunya HMI, terkhusus HMI Jabodetabeka-Banten ini. Saya harap bisa turut melakukan supervisi di daerah masing-masing agar pengadaan pemerintah dapat memiliki manfaat yang luas,” kata Hendi. (Aam)
