Jakarta (pilar.id) – Survei nasional terbaru yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Survei yang dilakukan pada 22–28 Mei 2025 ini mengungkapkan bahwa 81 persen responden menyatakan puas, sementara 19 persen lainnya mengaku tidak puas.
Dari 1.200 responden yang diwawancarai secara langsung, rincian tingkat kepuasan adalah sebagai berikut:
- Sangat puas: 13 persen
- Puas: 46 persen
- Cukup puas: 22 persen
- Tidak puas: 15 persen
- Sangat tidak puas: 4 persen
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa angka kepuasan ini mencerminkan adanya harapan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
“Masyarakat masih melihat potensi dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, meski tantangan seperti ekonomi dan lapangan kerja masih harus menjadi perhatian serius,” ujarnya pada Sabtu (31/5/2025).
Alasan Publik Puas terhadap Kinerja Presiden
IPO mencatat sejumlah alasan utama mengapa masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo:
- Tegas dan berwibawa: 19,5 persen
- Mendukung pemberantasan korupsi: 16,7 persen
- Berpengalaman di pemerintahan: 11,5 persen
- Program memihak rakyat: 9,4 persen
- Memberikan bantuan sosial: 6,2 persen
- Program makan bergizi gratis: 5,9 persen
- Menyukai sosok presiden: 3,6 persen
- Peduli rakyat kecil: 3,4 persen
- Cepat dalam bekerja: 2,5 persen
- Mampu menyejahterakan masyarakat: 2,5 persen
- Keamanan terjamin: 2,4 persen
- Dihormati negara lain: 1,8 persen
- Membela Palestina: 0,9 persen
- Stabilitas harga sembako: 0,7 persen
- Tokoh paling ikhlas: 0,5 persen
- Tidak tahu/tidak jawab: 12,5 persen
Tantangan Ekonomi Jadi Sumber Ketidakpuasan
Meski kepuasan publik cukup tinggi, masih terdapat 19 persen responden yang tidak puas, dengan alasan utama berkaitan dengan isu ekonomi:
- Kondisi ekonomi sulit: 28,5 persen
- Harga sembako mahal: 16 persen
- Minimnya lapangan pekerjaan: 13,3 persen
- Banyak kasus korupsi: 8,6 persen
- Banyak menteri tidak bagus: 5,8 persen
- Salah memilih wakil presiden: 3,9 persen
- Pemerintahan masih seperti Jokowi: 1,7 persen
- Banyak program bermasalah: 1,6 persen
- Tidak ada perubahan: 1,2 persen
- Kesejahteraan rakyat terhambat: 0,9 persen
- Hanya mementingkan kelompoknya: 0,6 persen
- Dekat dengan ormas anarkis: 0,5 persen
- Lainnya: 17,4 persen
“Ketidakpuasan terbesar muncul dari kondisi ekonomi yang belum membaik. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Dedi.
Prioritas Masyarakat: Harga Sembako dan Lapangan Kerja
Dalam survei yang sama, masyarakat juga diminta menyebutkan masalah yang harus segera ditangani pemerintah. Berikut daftar isu prioritas berdasarkan hasil survei:
- Sembako murah: 31,8 persen
- Tersedianya lapangan kerja: 12,5 persen
- Keamanan dan ketertiban umum: 9,6 persen
- Peningkatan kesejahteraan rakyat: 7,9 persen
- Pemberantasan pungli dan korupsi: 7,4 persen
- Jaminan kesehatan: 7,1 persen
- Pembangunan infrastruktur: 4,5 persen
- Biaya pendidikan murah: 3,5 persen
- Peningkatan kualitas pendidikan: 2,1 persen
- Penegakan hukum: 2 persen
- Tidak menambah utang negara: 1,9 persen
- Pemberantasan amoral dan kriminalitas: 1,5 persen
- Jaminan kebebasan berpendapat: 1,1 persen
- Lainnya: 7,1 persen
“Fokus masyarakat saat ini jelas: ekonomi dan kesejahteraan. Pemerintah harus mengambil langkah konkret agar stabilitas nasional dapat terjaga,” tutup Dedi.
Tentang Survei IPO
Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dari seluruh Indonesia menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung selama 22–28 Mei 2025. (hen/hdl)
