Jakarta (pilar.id) – Kepentingan terkait keamanan data menjadi salah satu isu kenapa banyak masyarakat Indonesia menolak dan meragukan kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Sebab, seperti terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, mereka yang terdaftar PSE wajib membuka data pelanggan ke pemerintah. Terutama jika pengguna layanan digital seperti media sosial dinilai telah mengunggah sesuatu yang meresahkan masyarakat.
Terkait dengan kekhawatiran tersebut, Kominfo menegaskan bahwa pihaknya, tidak serta-merta bisa melihat data pengguna.
“Tidak bisa,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjawab pertanyaan apakah kementerian bisa memantau data pengguna aplikasi yang mendaftar PSE, dalam jumpa pers virtual, Minggu (31/7/2022).
Menurut Semuel, instansi yang bisa memantau data adalah aparat penegak hukum dan instansi yang memiliki kewenangan. Aktivitas itu pun harus dalam kondisi tertentu.
Kondisi yang membuat sebuah lembaga bisa meminta data kepada PSE antara lain adalah untuk mengungkap kejahatan. Dia mencontohkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa meminta informasi kepada PSE untuk membuktikan praktik pencucian uang.
“(Pihak) yang meminta data harus punya kewenangan. Kominfo tidak untuk itu,” kata Semuel.
Semuel juga membantah kementerian akan bisa memantau percakapan di aplikasi berkirim pesan setelah PSE mendaftar.
Kementerian juga membantah platform judi online terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Menurut dia, setelah ditelusuri, aplikasi yang dimaksud adalah permainan kartu domino dan tidak melibatkan uang.
“Kami sudah cek dan itu adalah permainan kartu domino online,” kata Semuel.
Semuel juga mengucapkan terima kasih atas kritik tersebut karena itu berarti masyarakat memperhatikan isu pendaftaran PSE. Jika menemukan platform ilegal seperti judi, dia meminta masyarakat melaporkannya kepada Kominfo.
Kominfo memberikan tenggat waktu pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik yang sudah beroperasi di Indonesia hingga 20 Juli. Hingga hari ini, terdapat 9.039 platform dari 5.453 PSE yang sudah mendaftar.
Kominfo juga menangguhkan 63 PSE karena datanya tidak lengkap atau tidak sesuai.
Kewajiban PSE untuk mendaftar didasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. (fat)
