Jakarta (pilar.id) – Wacana penghapusan wali kota dan bupati di Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mendapatkan tanggapan dari DPRD DKI Jakarta.
Menurut DPRD DKI Jakarta, keputusan untuk menghapus wali kota dan bupati di DKI Jakarta harus didasarkan pada kajian ilmiah. Sebab, kebijakan tersebut nantinya akan memberikan pengaruh besar bukan saja pada sistem pelayanan masyarakat tetapi juga ketatanegaraan yang ada di DKI Jakarta.
Tanggapan tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro. Menurutnya, selain harus ada kajian komprehensif, keputusan untuk meniadakan wali kota dan bupati juga harus melibatkan DPRD DKI sebagai representasi masyarakat.
“Tentu itu harus menjadi kajian-kajian dulu sebagai bahan pertimbangan pemerintah,” kata Karyatin saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/11/2022).
Lebih lanjut, Karyatin menjelaskan bahwa penerapan wacana tersebut nantinya akan berdampak pada sejumlah hak. Mulai dari hak anggaran, hak anggota dewan selaku wakil rakyat hingga hak pelayanan yang diterima masyarakat selama ini.
Perubahan kebijakan itu terkait dengan otonomi yang sentralistik dari otonomi bupati-wali kota, kemudian secara penuh langsung ke provinsi.
Menurut dia, jabatan wali kota dan bupati di Jakarta sangat berbeda dengan daerah lain yang memiliki otorisasi sendiri.
Kemudian posisi wali kota dan bupati di Jakarta diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II-A yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan di daerah lain dipilih oleh rakyatnya melalui pilkada.
Karyatin mencontohkan wali kota dan bupati di Jawa Barat. Meski jabatan di atas mereka terdapat Gubernur Jawa Barat, namun tidak serta merta mereka patuh terhadap kebijakan dari gubernur.
“Kenapa begitu? Karena mereka punya otorisasi yang kemudian dipilih secara langsung oleh masyarakat di tingkat kabupaten dan kota. Sementara wali kota se-DKI dan bupati Kepulauan Seribu itu tunduk kepada gubernur,” ujar Karyatin.
Karyatin menilai jabatan wali kota dan bupati di Jakarta tidak perlu dihapuskan. Peran mereka sangat sentral dalam melayani masyarakat dan mewakili gubernur yang ada di tingkat kota-kabupaten.
“Kalau di DKI itu sudah efektif, karena wali kota dan bupati itu ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi nggak usah kemudian dihapuskan jabatannya,” katanya.
Jakarta diwacanakan tidak memiliki jabatan wali kota dan bupati setelah tidak menyandang sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Karena itu, pengelolaan pemerintahan sepenuhnya langsung ditangani gubernur.
Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa setelah bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta pada Kamis (24/11/2022) lalu.
“Jadi sistem pemerintahan ke depan Jakarta tetap seperti hari ini, sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota,” kata Suharso. (fat)
