Demak (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Bupati Demak Eisti’anah dan DPRD singgung soal penanganan rob di wilayah setempat.
Selama ini permasalahan rob berlarut-larut dan kian menenggelamkan banyak desa dan hampir tanpa solusi di Kabupaten Demak yang membuat masyarakatnya menderita, hal ini yang menjadi perhatian Ganjar Pranowo dan kemudian disinggung di depan Bupati Demak Eistianah.
Belum lagi, soal berubahnya lahan persawahan menjadi rawa-rawa yang tak bisa ditanami padi membuat banyak petani kehilangan pekerjaan, sementara tanahnya tak bisa digarap meski harus tetap membayar pajak.
Persoalan rob di Kabupaten Demak menjadi masalah yang banyak disampaikan masyarakat dalam Musrenbang Wilayah Kedungsepur di Wisma Halim, Kabupaten Demak, Selasa 14 Maret 2023).
Ganjar Pranowo kemudian meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) dan DPRD Demak menjadikan persoalan rob dan dampak lainnya sebagai pokok pikiran, kemudian menemukan kesepakatan bersama.
“Ini karena kita tempatnya di Demak maka banyak sekali perhatian yang terkait dengan rob. Makanya tadi saya sampaikan apa sih ikhtiar kita, antara lain kan umpama Tol Demak-Semarang, itu sekaligus kita pake untuk tanggul. Apakah itu satu-satunya solusi? Tidak. Bahwa di dalamnya ternyata harus bernegosiasi dengan masyarakat itulah yang kemudian membutuhkan waktu,” kata Ganjar Pranowo usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur.
Ganjar Pranowo menjelaskan masalah infrastruktur tentu saja masih menjadi primadona usulan yang disampaikan oleh masyarakat.
Pun Ganjar Pranowo mwnyoroti khusus untuk Kabupaten Demak, soal keluhan masyarakat akan rob yang tampak hampir nihil solusibut.
Tentu saja, kata Ganjar Pranowo, salah satu pembangunan infrastruktur soaltanggul laut untuk mengatasi rob di Demak yang dampaknya sudah besar.
“Kalau daerah kabupaten saja menghitung sekitar Rp250 miliar maka saya tanya APBD-nya ternyata dua sekian triliun, PAD-nya berapa sekitar Rp300 miliar. Boleh nggak berkomitmen dengan DPRD? Kali ini pokirnya satu aja, tanggul. Saya usul tanggul DPRD, wah itu keren. Kurangnya nanti bisa kita bantu, kurangnya nanti bisa kita mintakan pusat. Butuh komitmen politik,” jelasnya.
Menurut Ganjar, musrenbang merupakan bagian dari cara menyampaikan pendapat, usulan, sekaligus pemanasan untuk mencari kesepakatan. Consensus building itulah sebenarnya tujuan dari adanya musrenbang.
“Di sini semua menyampaikan pendapat, semuanya mendengarkan, consensus building. Kalau kemudian prakteknya nanti enggak, keputusannya diicrit-icrit satu-satu, itu nggak akan selesai, maka kita buka semuanya di sini,” ungkapnya.
Dalam musrenbangwil Kedungsepur itu dihadiri Wakil DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati Demak, Bupati Kendal, Bupati Semarang, Bupati Grobogan, Pj Wali Kota Salatiga, dan perwakilan Wali Kota Semarang. Juga kepala OPD Provinsi Jawa Tengah dan masing-masing kabupaten/kota.
Selain itu juga dihadiri perwakilan dari disabilitas, kelompok perempuan, forum anak, dan perwakilan kepala desa.
“Saya senang hari ini di sini, umpama penyandang disabilitasnya banyak sekali yang menyampaikan usulan. Mulai pendataan disabilitas, fasilitasi pelatihan termasuk kesenian ya, itu menurut saya bagian yang bagus. Bahkan seorang kades tadi menyampaikan dengan semangat 45, ‘wah saya seneng pak model musrenbang kayak gini’,” kata Ganjar Pranowo.
“Maksud saya gini lho, ajaklah kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kelompok anak-anak, agar pada saat merencanakan pembangunan itu mereka yang biasanya terpinggirkan, mohon maaf ya, itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat,” kata Ganjar Pranowo. (daz)
