Jakarta (pilar.id) – Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Mahfud MD mengatakan, birokrasi yang korup dapat menghambat kerja pelayanan publik.
Menurutnya, budaya birokrasi yang lama dan korup membuat orang kesusahan dalam mengakses pelayanan publik.
“Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai. Itu birokrasi korup namanya, sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” kata Mahfud, Sabtu (20/8/2022).
Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahfud kembali menekankan, ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat.
Di dalam mal pelayanan publik, lanjut Mahfud, pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
“Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja,” tegas Mahfud.
Mahfud berharap, seluruh pihak terkaitagar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.
“Dalam hal ini, peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja collaborative governance, sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat. (her/din)
