Jakarta (pilar.id) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti aksi demonstrasi yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 bertajuk 411 pada Jumat (4/11/2022) dan rencana aksi reuni 212 yang akan berlangsung bulan depan.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, seharusnya pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam aksi PA 212 untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa.
“Seluruh pihak harus menghentikan upaya memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas,” kata Rahmat dalam keterangan persnya, Sabtu (5/11/2022).
Rahmat menilai, politik identitas merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Pasalnya, kata dia, merawat dendam hanya membuat bangsa Indonesia akan kehilangan energi positifnya. Di sisi lain, persatuan dan kebersamaan akan membuat Indonesia kuat sebagai bangsa.
Ia menyampaikan, bangsa yang besar mestinya mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi muda. Karenanya, politik identitas harus dihentikan karena hal ini akan berdampak pada kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.
“Kita sebagai umat Islam harus ingat Kaidah Usul Fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Dar’ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih bahwa ‘mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan’,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rahmat juga meminta seluruh pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam menghadapi berbagai dinamika kebangsaan.
“Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua,” pungkasnya.
Sekretaris Dewan Syuro PA 212, Slamet Maarif mempertanyakan alasan PBNU mengkritik aksi mereka. Dia menegaskan Aksi 212 dilindungi undang-undang.
Slamet menyarankan PBNU fokus mengurus kader yang terlibat kasus korupsi ketimbang mengkritik Aksi 212.
“Sudahlah NU fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah,” kata Slamet.
Dia membantah Aksi 212 memperalat agama untuk kepentingan politik. Menurut Slamet, agama harus menjadi ruh politik agar politisi lurus dan baik.
Adapun, kata dia, PA 212 akan melanjutkan aksi dengan menggelar Reuni Aksi 212 di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat (2/12/2022). Reuni Aksi 212 nantinya tetap membawa tuntutan seperti Reuni Aksi 411 kemarin dengan mendesak Presiden Jokowi untuk mundur.
“PA 212 menilai Jokowi sudah gagal dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya. (her/hdl)
