Jakarta (pilar.id) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih terus bertambah di berbagai daerah di Indonesia. Meski begitu, pemerintah sudah mulai melakukan vaksinasi sebagai langkah pencegahan penularan PMK.
Di sisi lain, saat ini Pemerintah juga sedang mempersiapkan aturan untuk proses ganti rugi hewan ternak yang mati akibat PMK. Hal tersebut, disampaikan oleh Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Wiku Adisasmito.
Para peternak yang hewan ternaknya mati karena wabah PMK, nantinya akan menerima ganti rugi yang nominalnya akan disesuaikan dengan jenis hewan yang mati.
“Peraturan ini akan segera dikeluarkan minggu ini. Kemudian besaran bantuan disesuaikan dengan jenis ternaknya, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, dengan nominal maksimal sebesar Rp10 juta,” kata Wiku dalam konferensi pers yang diikuti via daring dari Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Menurut dia, pemerintah akan mengeluarkan peraturan terperinci mengenai bantuan bagi peternak yang hewan ternaknya mati atau harus dipotong karena terserang PMK.
“Pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan tersebut,” kata dia.
Satuan Tugas Penanganan PMK menyatakan bahwa berdasarkan data pada 18 Juli 2022 seluruh provinsi di Pulau Jawa dan sebagian provinsi di Pulau Sumatera dikategorikan berada dalam zona merah penularan PMK.
Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan tergolong berada di zona kuning karena penularan PMK meliputi kurang dari 50 persen kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut.
Sedangkan Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih berada di zona hijau, zona tanpa kasus penularan PMK pada ternak.
Pemerintah terus berupaya menekan penularan PMK dengan melakukan biosekuriti, pemeriksaan, vaksinasi, pengobatan, dan pemotongan bersyarat ternak yang terserang PMK. (fat)
