Kuburaya (Pilar.id) – Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan pemerintah kabupaten telah membuat pemetaan permasalahan dan cara menangani kasus Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi (AKI/AKB).
Antara lain melalui program pelayanan. Seperti program kejar bola SALJU Terpadu, pelayanan USG portable di Puskesmas, pelayanan Puskesmas dan RSUD gratis, pemantauan ibu hamil melalui aplikasi Sibunda, peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan dan dokter Puskesmas, dan mekanisme pembiayaan.
“Selain itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini telah memiliki simpul jaringan informasi geospasial yang menjadi suatu terobosan dalam upaya memetakan wilayah rawan kematian ibu dan bayi di tiap desa,” kata Yusran Anizam saat membuka Lokakarya Pemetaan Masalah Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) di Kubu Raya, Selasa (17/1), di Qubu Resort Kubu Raya.
Yusran menyebut jumlah AKI/AKB di Kubu Raya terbilang kecil jika dibandingkan dengan angka kelahiran penduduk setiap tahun. Kendati demikian pemerintah kabupaten tidak berpuas diri karena target utama yang hendak dicapai adalah zero atau nihil AKI/AKB.
“Apakah bisa zero? Insya Allah tentu bisa melalui upaya keras lebih maksimal lagi. Tentu harapan ini tidak mustahil. Walaupun persentasenya kecil, tetapi ini menjadi urusan yang wajib untuk kita tangani berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kasus yang ada meskipun kecil dituntut untuk ditangani secara maksimal,” ucapnya.
Oleh karena itu dikatakan Yusran, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap memberikan atensi prioritas terhadap kasus Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi (AKI/AKB). Sebab, sambung Yursan, pelayanan kesehatan adalah urusan wajib yang harus dijalankan pemerintah daerah.
“Bupati sangat fokus dengan layanan kesehatan. Sejak awal pemerintah kabupaten telah mengatur strategi dan membuat kebijakan mendesentralisasikan pelayanan kesehatan sehingga tidak terpusat. Pelayanan dilakukan dengan sistem kejar bola yang semangatnya lebih progresif dan cepat,” tuturnya.
Dari sisi anggaran kata Yusran, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor kesehatan. Jika undang-undang mengamanatkan minimal 10 persen untuk kesehatan, maka di Kubu Raya anggaran kesehatan mencapai belasan persen setiap tahunnya. Di tahun 2022 misalnya, anggaran kesehatan di Kubu Raya tercatat 12,18 persen.
“Kami selalu mengalokasikan di atas dari amanah undang-undang. Ini baru dari APBD, belum lagi keterlibatan dari berbagai pihak lainnya,” ujarnya.
Kepala Bappedalitbang Kubu Raya Amini Maros mengatakan lokakarya digelar untuk mengidentifikasi permasalahan AKI/AKB, merumuskan lokasi prioritas penurunan AKI/AKB, dan merumuskan strategi penurunan AKI/AKB di Kubu Raya.
“Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya peta permasalahan dan tantangan implementasi AKI/AKB, dirumuskannya lokasi prioritas penanganan AKI/AKB, dan tersusunnya strategi penurunan AKI/AKB,” pungkasnya. (din)
