Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa para pejabat negara diminta untuk lebih memprioritaskan produk-produk lokal dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Insruksi ini langsung dilaksanakan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Ia ingin untuk keperluan seragam dinas tahun 2023, para pejabat di lingkungan Pemkot Medan menggunakan produk dari UMKM lokal.
Selain sebagai bentuk nyata kebanggaan pada produk lokal, langkah ini dinilai bisa membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membangkitkan usaha dan kondisi ekonomi mereka pasca pandemi Cocid-19.
“Pengadaan makan dan minum di lingkungan Pemkot Medan sudah menggunakan produk UMKM. Saya berharap tahun depan, pembelian sepatu dinas juga produk UMKM lokal,” ucap Bobby usai membuka rapat koordinasi pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM) di Balai Kota Medan.
Pembelian sepatu dinas produk UMKM lokal di 2023 itu, lanjut dia, bisa diambil dari alokasi pengadaan pakaian dinas yang setiap tahun selalu dianggarkan.
“Jangan setiap tahun beli pakaian dinas terus. Kalau bisa dialokasikan untuk pembelian sepatu dinas, bisa sepatu resmi maupun kets,” ungkapnya.
Ia optimistis dengan kebijakan ini industri sepatu UMKM bisa berkembang. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan harus segera mendaftarkan kelompok usaha sepatu ke dalam E-Katalog.
Selain itu, kata dia, pengklasifikasian kategori UMKM, seperti ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah harus kuat dan menyeluruh di masing-masing wilayah, sehingga memiliki basis data yang kuat.
“Pihak kecamatan dan kelurahan saya minta ikut membantu mendata warga yang memiliki usaha. Hal ini, guna mempermudah pembinaan, termasuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran,” tutur Bobby.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, mengaku pihaknya telah melakukan pendataan KUMKM melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simdakop) UMKM.
Pendaftaran melalui Simdakop UMKM ini dengan memberikan “user name” dan “password” kepada operator di masing-masing kecamatan guna memasukkan data UMKM di wilayah masing-masing.
“Kota Medan memiliki target 143.000 KUMKM dengan pencacah 286 orang, dan koordinator pencacah 19 orang. Pendataan KUMKM mulai April sampai September 2022 dan publikasi di November atau Desember 2022,” kata Benny. (fat/antara)
