Padang (pilar.id) – Pembangunan berbasis kemanusiaan secara nyata telah dijalankan pemerintah dalam upaya pengambilan kebijakan publik. Dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga menggunakan strategi yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan yang tercermin lewat kebijakan ‘gas dan rem’.
“Dua hal yaitu kehidupan dan penghidupan manusia inilah yang diseimbangkan Pemerintah, dan tentu pendekatannya adalah humanistik, yaitu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi tertinggi di dalam kebijakan publik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (9/4/2022).
Terkait dengan tantangan global akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, Pemerintah telah mengantisipasi dampak dari kenaikan harga komoditas global terutama komoditas pangan dan energi melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan mempertebal bantuan sosial.
Tidak hanya itu, agar masyarakat sejahtera dan bisa lepas dari kemiskinan ekstrem, Pemerintah juga telah memiliki roadmap yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 di tahun 2024.
“Pemerintah terus mendorong dan mempertebal perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan kepada manusianya dalam bentuk perlindungan sosial dan bansos,” jelas Menko Airlangga.
Sebagai tambahan informasi, kunjungan Menko Airlangga ke kota Padang yakni untuk menghadiri Pengangkatan dan Pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang Dr. Fahmi Idris, S.E., M.H., dalam Bidang Ilmu Sumber Daya Manusia.
Penelitian Prof. Fahmi sendiri terkait dengan perkembangan humanistik manajemen model dalam organisasi bisnis untuk meraih kesuksesan dengan memanusiakan manusia.
“Memang tujuan utama dari berbagai program Pemerintah adalah memanusiakan manusia, yang terkait dengan martabat, harga diri, dan juga kebanggan sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, program yang disampaikan Prof. Fahmi ini sangat relevan, karena saat ini kita menghadapi perubahan yang luar biasa,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan itu Airlangga juga menjelaskan, pemerintah juga telah memiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diharapkan bisa membantu pendanaan yang produktif bagi dunia pendidikan.
Selain itu, dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal berupa Super Deduction Tax hingga 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
Usai mengikuti acara pengukuhan tersebut, Menko Airlangga menyapa para mahasiswa Universitas Negeri Padang dan menyempatkan waktunya untuk berdialog singkat serta meladeni mahasiswa yang meminta tanda tangan pada buku Pembiayaan UMKM yang ditulis oleh Menko Airlangga.
Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni Anggota DPR RI, Gubernur Sumatera Barat, Rektor beserta jajaran civitas akademika Universitas Negeri Padang. (ret/hdl)
