Jakarta (pilar.id) – Penilaian negatif publik atas kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan sejak munculnya covid-19. Demikian salah satu temuan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk Ekonomi-Politik 2021 dan Harapan 2022: Opini Publik Nasional.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam presentasi hasil surveinya menjelaskan bahwa ada sekitar 42,3 persen warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik. Sementara yang menilai buruk atau sangat buruk sekitar 26,6 persen. Ada 26,7 persen yang menilai sedang saja. Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 4,5 persen.
“Sekalipun persentase warga yang menilai positif lebih besar dari yang negatif, tapi persepsi atas penegakan hukum cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir,” papar Deni.
Deni menunjukkan bahwa yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 26,6 persen pada survei Desember 2021.
Namun demikian, lanjut Deni, warga pada umumnya optimistis dengan kondisi penegakan hukum setahun ke depan. Ada 63 persen warga yang menyatakan kondisi penegakan hukum tahun depan akan baik atau sangat baik.
“Yang menilai akan buruk atau sangat buruk hanya 10,8 persen. Ada 18,9 persen yang menilai akan sedang saja. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,4 persen,” katanya.
Buruknya Pemberantasan Korupsi
Selain itu, temuan survei terbaru SMRC juga menemukan 41,5 persen publik Indonesia menilai bahwa pemberantasan korupsi masih buruk. Kata Deni, ini menunjukkan bahwa hanya ada 28,8 persen publik yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia baik atau sangat baik.
Angka ini lebih rendah dibanding yang menilai buruk atau sangat buruk, yakni 41,5 persen. Ada 25,1 persen warga yang menilai sedang saja. Sementara masih ada 4,5 persen yang tidak tahu atau tidak jawab.
Konsisten dengan penilaian negatif tersebut, ada 41,1 persen warga yang menilai korupsi di negara kita pada umumnya sekarang ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Yang menilai semakin sedikit hanya 22,1 persen. Ada 31,1 publik yang menilai sama saja. Sementara masih ada 5,7 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab.
“Dalam dua tahun terakhir, warga yang menilai korupsi semakin banyak selalu lebih banyak dibanding yang menilai semakin sedikit,” ujar Deni.
Namun demikian, lanjutnya, optimisme publik terkait pemberantasan korupsi setahun ke depan masih cukup kuat. Warga yang menilai kondisi pemberantasan korupsi setahun ke depan akan baik atau sangat baik sekitar 54,8 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding yang menilai akan buruk atau sangat buruk, 18,5 persen. Ada 18,5 persen yang menilai sedang saja. Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 8,3 persen.
Lebih jauh, survei ini juga menemukan bahwa lebih banyak warga atau 43,8 persen yang menilai korupsi setahun ke depan akan semakin sedikit. Sementara yang menilai akan semakin banyak sebesar 19,3 persen.
“Yang menyatakan akan sama saja sebesar 26,8 persen. Masih ada 10,1 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab,” tukasnya.
Survei SMRC ini dilakukan pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2.420 responden terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 2.062 atau 85 persen. Margin of error survei diperkirakan sebesar ± 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
