Surabaya (pilar.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut mencapai 313,13 ribu jiwa.
Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40 persen) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59 persen) atau turun 0,81 persen.
Sementara provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di bawah Jatim ialah Jawa Barat sebesar 190,48 ribu jiwa, Jawa Tengah 175,74 ribu jiwa, Lampung 76,91 ribu jiwa, dan Sumatera Utara 70,79 ribu jiwa.
Sementara penurunan kemiskinan DI Yogyakarta mencapai 31,96 ribu jiwa, Sumatera Barat 30,74 ribu jiwa, Maluku 26,84 ribu jiwa, Sulawesi Tengah 23,23 ribu jiwa, dan Nusa Tenggara Timur 23,03 ribu jiwa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, dengan penurunan kemiskinan tertinggi se Indonesia, Jatim mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 30,13 persen.
Secara nasional, penurunan angka kemiskinan mencapai 1,03 juta jiwa dari total penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta jiwa.
Menurut Khofifah, capaian ini patut disyukuri di tengah berbagai tekanan yang terjadi akibat gelombang kedua pandemi Covid-19.
Terlebih, penurunan angka kemiskinan ini juga diikuti dengan menipisnya disparitas angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.
Di perdesaan, penurunan angka kemiskinan terjadi dari 15,05 persen menjadi 13,79 persen atau terkoreksi minus 1,26 poin. Sedangkan di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 8,38 persen menjadi 7,99 persen atau terkoreksi minus 0,39 persen.
“Penurunan angka kemisikinan di perkotaan ini patut kita syukuri bersama. Sebab, tahun lalu mulai Maret 2020 sampai Maret 2021 angka kemiskinan di perkotaan ini terus mengalami peningkatan meski kemiskinan di perdesaan sempat mengalami penurunan,” tutur Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/1/2022).
Dengan penurunan angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, Gubernur Khofifah menegaskan, disparitas angka kemiskinan pun semakin mengecil antara keduanya. Yakni turun dari 6,67 persen pada Maret 2021 menjadi 5,8 persen pada September 2021.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, penurunan angka kemiskinan di Jatim juga diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) kemiskinan dari 1,841 pada Maret 2021 menjadi 1,576 pada September 2021. Sedangkan indeks keparahan (P2) kemiskinan turun dari 0,429 pada Maret 2021 menjadi 0,327 pada September 2021.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menjelaskan, penurunan angka kemiskinan juga selaras dengan menurunnya ketimpangan berdasarkan indeks gini ratio. Pada periode yang sama, gini ratio Jatim turun 0,010 poin dari 0,374 menjadi 0,364.
Seperti halnya angka kemiskinan, gini ratio di perdesaan dan perkotaan juga sama-sama mengalami penurunan. Gini ratio di perkotaan turun dari 0,387 persen menjadi 0,379 persen. Sedangkan gini ratio di perdesaan menurun dari 0,324 persen menjadi 0,319 persen.
“Capaian yang telah baik ini harus terus diikhtiari dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, gini ratio akan terus menipis dan mengurangi ketimpangan pengeluaran masyarakat,” tutur Khofifah.
Khofifah menegaskan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jatim tentu berseiring dengan berbagai program perlindungan sosial dan berbagai bansos dari pemerintah pusat, kerja keras dari bupati/ walikota serta sinergitas dari berbagai instansi vertikal, lembaga keuangan dan dunia usaha disertai kerja keras semua warga dan tim Pemprov Jawa Timur.
Di antara sinergi yang kami lakukan adalah dengan terjun langsung ke masyarakat bersama Forkopimda dan berbagai instansi vertikal di Jatim.
“Kami biasa terjun langsung ke daerah, dengan gowes pemulihan ekonomi misalnya. Pemprov bersama Forkopimda, Bank Indonesia, OJK, BPN, Himbara, Bank Jatim dan instansi vertikal lainnya bersama forkopimkab/ kot saling memberi penguatan,” tutur Khofifah.
Dalam gowes pemulihan ekonomi tersebut, berbagai bantuan seperti Jatim Puspa, Desa Berdaya, Bantuan Lansung Tunai, Sertifikat Gratis (PTSL), Elektrifikasi, Santunan Kematian Covid, BPJS Ketenagakerjaan, paket sembako dan berbagai program Pemprov telah disalurkan.
“Alhamdulillah semua berdampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi, terbukti kemiskinan Jawa Timur penurunannya terbanyak se Indonesia,” kata Gubernur Khofifah.
Program intervensi lainnya melalui Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan), Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,606 miliar untuk stimulan modal usaha produktif senilai Rp 2,5 juta per keluarga penerima manfaat (KPM).
Program tersebut menjangkau 5.294 KPM di 175 Desa pada 30 kabupaten/ kota se Jatim. Sedangkan Desa Berdaya diberikan sebagai reward kepada desa yang telah mampu meningkatkan kapasitasnya menjadi Desa Mandiri. Masing-masing Desa Mandiri mendapatkan reward sebesar Rp 100 juta untuk 151 Desa Mandiri di 24 kabupaten dan Kota Batu.
“Program-program pemulihan ekonomi yang sudah berjalan ini sesungguhnya membuktikan bahwa ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah on the track dan selaras dengan penurunan angka kemiskinan,” pungkas Khofifah. (usm/hdl)
