Malang (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Bank Indonesia untuk membahas pengendalian inflasi di wilayah Jawa pada tahun 2024. Acara ini diadakan di Hotel Mercure Malang pada Selasa (27/2/2024).
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Adhy menyoroti fokus pengendalian inflasi pangan, mengingat beberapa komoditas pangan, seperti beras, berbagai jenis cabai, dan bawang, memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi di Jawa Timur.
Adhy menyampaikan gagasannya tentang skema program korporasi petani, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani dan mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan di Jawa Timur. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya tawar petani terhadap tengkulak.
“Terobosan ini sudah diterapkan sejak semester lalu dengan melibatkan 10 kelompok tani di Jombang. Program ini melibatkan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multipihak, melibatkan petani pemilik rice mill, kepala desa, dan berbagai komponen lainnya,” jelas Adhy.
Skema korporasi petani ini mencakup fasilitasi pembiayaan dengan keterlibatan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia, BUMN, dan Bank UMKM Jatim. Program ini juga mencakup manajemen yang profesional untuk hasil produksi utama, yaitu beras dan residu bernilai ekonomi tinggi.
Adhy menekankan bahwa korporasi tersebut juga melibatkan Koperasi Produsen Multi Pihak, yang mayoritas dimiliki oleh petani, manajemen korporasi, industri penggilingan beras, investor, serta pemasaran yang terhubung dengan BUMD dan kepala desa. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan petani.
Pj. Gubernur Adhy juga menyebutkan bahwa korporasi pemasaran akan menggunakan merek kolektif “Jatim Cettar,” dan harga pasar akan dibentuk berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh korporasi petani.
“Dengan strategi korporasi petani, kita ingin menutup dua masalah sekaligus, yaitu ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi dari bawah,” tambahnya.
Adhy menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, karena berpengaruh pada keterjangkauan harga dan garis kemiskinan. Program ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Adhy menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki beberapa tantangan, termasuk menjadi provinsi dengan 11 kota indeks harga konsumen (IHK) terbanyak di Pulau Jawa. Jatim juga merupakan lumbung pangan nusantara yang memasok kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.
Di akhir rapat, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk pengendalian inflasi, termasuk melalui program sinergi seperti optimalisasi wartek bersama TPID Jatim, perluasan KAD antarprovinsi dan KID Jatim, serta penguatan e-commerce bersama TPID Jatim.
Dalam penanganan inflasi, Adhy juga menandatangani kerjasama dengan klaster ketahanan pangan dan BUMD/BUMP di wilayah Jawa sebagai bagian dari implementasi strategi pengendalian inflasi.
Bank Indonesia bersama dengan TPID dan TPIP berkomitmen untuk bersinergi dan berinovasi dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi, terutama fokus pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif (4K). Selain itu, mereka berupaya mengoptimalkan langkah pengendalian harga, khususnya melalui pengelolaan suplai pangan untuk mendukung stabilitas inflasi wilayah Jawa. (rio/hdl)
