Jakarta (pilar.id) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menggelar rapat kabinet terbatas untuk membahas penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Rapat tersebut diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (3/5/2024), dengan kehadiran sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa ada tiga lokasi pengungsian akibat erupsi Gunung Ruang, yaitu sebagian di Manado, sebagian di Kota Bitung, dan sebagian di Minahasa.
“Penanganan pengungsi harus dilakukan sebaik-baiknya, tidak boleh ada satupun pengungsi yang terlantar,” ujar Menko PMK, mengutip arahan Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan relokasi penduduk yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Sekitar 301 Kartu Keluarga (KK) yang ada di Pulau Ruang akan direlokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, diminta untuk menambahkan lahan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat terdampak yang direlokasi.
“Pembangunan perumahan permanen di Bolaang Mongondow Selatan akan segera dilakukan, dan dananya akan diambilkan dari dana siap pakai BNPB,” jelas Menko PMK.
Pemindahan penduduk tersebut tidak hanya mencakup pemindahan fisik, tetapi juga penyediaan lapangan kerja baru. Wamenkeu Suahasil Nazara juga menegaskan bahwa anggaran untuk relokasi pemukiman penduduk akan menggunakan dana siap pakai dari APBN dan APBD sesuai arahan Presiden.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten diminta untuk berdiskusi terkait penggunaan dana siap pakai yang akan digunakan untuk penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang,” tambahnya. (usm/ted)
