Jakarta (pilar.id) – Mengajak anggota forum parlemen dunia untuk menolak tindakan atau agenda sepihak yang mengancam keharmonisan antar-negara ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani yang langsung berbicara mengenai pentingnya kerja sama global dalam pembukaan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU)
Assembly & Related Meetings.
“Saat ini, kita hidup di dunia yang semakin kompleks dan menghadapi berbagai tantangan besar. Pandemi telah memasuki tahun ketiga dan dunia terus menghadapi ketidakpastian,” tegas Puan saat menyampaikan sambutan dalam Inaugural Ceremony IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022) malam.
Ketidakpastiaan yang dimaksud mulai dari karena virus Covid-19 yanga terus bermutasi, situasi gejolak geopolitik, hingga komitmen global yang belum cukup dalam menahan pemanasan bumi. Menurut Puan, hal tersebut menambah beratnya permasalahan yang dihadapi dunia.
“Ini hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong dan kita memperkuat kerja bersama internasional,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Kurangnya gotong royong dan kerja sama internasional dinilai akan menyulitkan pemulihan pandemi Covid-19. Sebab, kata Puan, masalah lokal dapat berkembang menjadi masalah regional, dan global. “Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik, atau sebaliknya,” tutur Puan.
Situasi yang kompleks ini menuntut Parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi. Puan pun mendorong parlemen dunia menjembatani perbedaan antar negara dengan memfasilitasi dialog dan membangun kemitraan antar Parlemen.
“Parlemen juga perlu membangun kesadaran masyarakat di dalam negeri bahwa selain kita perlu membangun rasa cinta tanah air, pada saat bersamaan kita juga perlu menumbuhkan semangat solidaritas global,” terangnya.
Puan menilai IPU menjadi salah satu sarana untuk menentukan nasib dunia. Untuk itu, dibutuhkan komitmen tinggi dari anggota-anggota IPU dalam mewujudkan agenda-agenda global.
“Keputusan-keputusan yang penting bagi permasalahan dunia dan masa depan dunia ditentukan di sini dan sekarang ini juga,” cetus Puan. “Solusi global ini membutuhkan platform yang solid dan legitimasi yang kuat di dalam negeri. Legitimasi domestik tersebut diperlukan untuk mendukung komitmen kerjasama internasional dan multilateralisme,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Puan menilai permasalahan politik suatu negara kerap kali berdampak terhadap politik global. Menurutnya, akar permasalahan dari perbedaan posisi pada tingkat internasional juga terkait dengan pandangan politik di dalam negeri. “Sering kali politik luar negeri merupakan proyeksi dari politik di dalam negeri, foreign policy begins at home. Tanpa dukungan dari dalam negeri, maka politik luar negeri tidak akan kokoh,” ucapnya.
Mantan Menko PMK itu pun mengatakan Parlemen berperan penting dalam membangun dukungan politik dan legitimasi guna mempromosikan kerjasama internasional bagi negara demokrasi. Oleh karenanya, Puan berharap agar Parlemen terus berpegangan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Parlemen memiliki peran kunci untuk menolak unilateralisme, yang mengutamakan kepentingan sempit dan sesaat,” imbuhnya.
Selain itu, Parlemen juga disebut berperan penting untuk mendukung dan mengimplementasi kesepakatan internasional pada tingkat nasional dan lokal. Kesepakatan internasional dinilai akan sia-sia jika tidak dapat diimplementasi di dalam negeri. “Sesuai fungsinya, Parlemen membuat instrumen hukum di dalam negeri, mengalokasi anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen internasional,” cetusnya.
“Karenanya Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar Parlemen. Hal ini juga berguna untuk “membangun jembatan“ bagi negara yang memilliki perbedaan pandangan,” sambung cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan menambahkan, parlemen-parlemen dunia harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari IPU. “Upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan,” urainya.
IPU pun diharapkan untuk bisa memperjuangkan demokratisasi berbagai badan internasional. Khususnya, menurut Puan, agar lebih dapat menjamin keterwakilan dan suara negara berkembang. “Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan “budaya damai“ (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan,” tuturnya.
Pembukaan IPU ke-144 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di hadapan delegasi negara-negara IPU, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari dunia dalam merealisasikan agenda-agenda global.
Selain itu, turut hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menlu Retno Marsudi, para wakil ketua DPR dan sejumlah anggota dewan, serta Gubernur Bali Wayan Koster. (dinaprihatini)
