Jakarta (pilar.id) – Sistem pembayaran nontunai menggunakan kartu elektronik, menjadi salah satu fokus Kementerian Perhubungan dalam pengembangan moda transportasi ke depannya.
Kemenhub mendorong terciptanya sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Sehingga, hanya butuh satu akun atau kertu saja untuk bisa melakukan pembayaran di semua moda angkutan umum.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem ini akan menjadi solusi dari persoalan sistem pembayaran moda transportasi yang masih belum terintegrasi dan beberapa dilakukan secara manual.
“Sistem pembayaran elektronik berbasis akun dalam transportasi cerdas ini sejalan dengan rencana implementasi pemerintah pusat yang akan menerapkan MLFF (Jalan Tol Tanpa Gerbang) dan JBE (Jalan Berbayar Elektronik) yang juga menggunakan sistem pembayaran digital berbasis akun,” kata Menhub Budi dalam sambutannya.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sistem E-Ticketing Berbasis Akun Untuk Mendukung Integrasi Pembayaran Antar Moda Dan Sosialisasi Sistem Pembayaran BRT” yang digelar di Palembang, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (27/8), Menhub menyampaikan bahwa Palembang direncanakan akan menjadi kota pertama menerapkan sistem tiket berbasis akun atau ABT (Account Based Ticketing).
Ia mengatakan, sistem ABT adalah evolusi sistem pengumpulan tarif (tiket), dari tiket berbasis kartu menjadi berbasis akun. Artinya sebuah kartu bisa dikenali kepemilikannya dengan cara didaftarkan melalui aplikasi, sehingga segala transaksi pengguna bisa dicatat dan didokumentasikan.
Salah satu manfaat personalisasi penumpang ini dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dan penentuan program pemerintah, contohnya dalam memberikan tarif khusus (pelajar/ veteran/ penumpang khusus).
Adapun keunggulan lain sistem ABT ini membantu penyedia transportasi beralih dari sistem ticketing lama yang melibatkan tiket kertas, tiket magstripe, pembayaran tunai, dan beralih dengan perjalanan yang lebih mulus (seamless).
Sedangkan bagi operator, sistem seperti itu sangat bermanfaat karena biaya operasional yang lebih rendah, dibandingkan dengan solusi tiket berbasis kartu di mana kartu perjalanan memerlukan pemrograman ulang yang konstan.
Menhub juga mengusulkan agar integrasi sistem pembayaran yang berbasis uang elektronik ini dapat diterapkan di seluruh operator transportasi.
“Bagi operator transportasi penggunaan sistem ini akan memudahkan karena pengumpulan pendapatannya akan cashless artinya tidak ada yang tercecer dan saya juga mengusulkan bahwasanya ini tidak tercatat pada pengelola-pengelola yang formal tapi kita banyak operator-operator yang swasta yang segera diikutkan agar ini menjadi lebih baik,” katanya.
Untuk itu Menhub meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi termasuk bank-bank penyedia layanan sistem ini.
Sistem tiket ABT ini juga memberi banyak keuntungan bagi penumpang, dengan pilihan tarif terbaik yang sesuai dengan perjalanan mereka termasuk kemungkinan untuk membayar perjalanan dengan cara yang modern dan nyaman.
Ia menambahkan, ekosistem transportasi cerdas di Ibu Kota Nusantara juga akan menerapkan sistem pembayaran ABT sehingga nantinya seluruh sistem ekosistem pembayaran transportasi di Indonesia mengarah ke sistem tiket berbasis akun.
“Diharapkan, pemanfaatan teknologi informasi ini dapat membantu terwujudnya minat masyarakat untuk kembali naik angkutan umum yang mudah, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan,” katanya.
Sebagai informasi, kegiatan FGD ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno serta turut hadir Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Wawan Sunarjo, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Yosamartha, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (fat)
