Jakarta (pilar.id) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian subsidi tarif Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek) dengan tujuan untuk memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta mendorong penggunaan transportasi massal.
Langkah ini diambil dalam rangka mengurangi beban biaya transportasi bagi masyarakat dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan angkutan umum.
Rincian perhitungan tarif LRT Jabodebek telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek, yang telah ditetapkan pada 8 Juni 2023.
Keputusan terkait besaran tarif subsidi LRT Jabodebek juga telah diumumkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 67 tahun 2023 yang mengatur Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk memenuhi Kewajiban Pelayanan Publik, yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan bahwa tarif LRT diatur melalui Prinsip Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) untuk memastikan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Skema ini mendukung operator LRT Jabodebek dengan memberikan subsidi sehingga tarifnya dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.
Dalam upaya menetapkan tarif yang sesuai, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan berbagai studi, termasuk analisis ability to pay (ATP) atau kemampuan membayar, willingness to pay (WTP) atau keinginan membayar, tarif transportasi lain sebagai pembanding, serta biaya operasional yang ditanggung oleh operator.
“Hasil dari analisis ini telah menghasilkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 tahun 2023, yang menetapkan tarif LRT Jabodebek sebesar Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan Rp700 untuk setiap kilometer selanjutnya. Pendekatan ini mengakomodasi daya beli masyarakat sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan operasional operator LRT Jabodebek,” ungkap Risal.
Sebagai contoh, Risal menyajikan perbandingan antara tarif usulan dari operator (tanpa subsidi) dengan tarif subsidi pada beberapa rute. Untuk rute Stasiun Dukuh Atas – Jatimulya dengan panjang sekitar 28 kilometer, tarif usulan operator sebesar Rp37.268, sementara tarif subsidi adalah Rp23.900 (subsidi PSO sekitar 36 persen).
Rute lain seperti Stasiun Dukuh Atas – Harjamukti sepanjang 25 kilometer memiliki tarif usulan operator sebesar Rp33.275, sementara tarif subsidi adalah Rp21.800 (subsidi PSO sekitar 34 persen). Sementara itu, rute Stasiun Harjamukti – Jatimulya sekitar 33 kilometer memiliki tarif usulan operator sebesar Rp43.923, dengan tarif subsidi sebesar Rp27.400.
Selain itu, berbagai rute lainnya juga menerima subsidi tarif, seperti Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Cawang sekitar 10 kilometer (Tarif Rp11.300), Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Halim sekitar 13 kilometer (Tarif Rp13.400), Stasiun Harjamukti – Stasiun Cawang sekitar 15 kilometer (Tarif Rp14.800), dan lainnya.
Mengenai upaya lebih lanjut untuk mendorong penggunaan transportasi massal, Risal mengungkapkan bahwa Kemenhub tengah merancang skema tarif promo dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Skema ini akan memberikan diskon yang menarik bagi penumpang LRT Jabodebek pada saat operasi komersial dimulai, yang direncanakan pada akhir Agustus 2023.
Dalam rangka menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal, skema tarif promo ini menawarkan diskon sebesar 78 persen dan juga diskon tarif terjauh hingga Rp20.000. Kemenhub tengah merumuskan detail implementasi skema ini, termasuk besaran diskon dan jangka waktunya.
Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, khususnya LRT Jabodebek. Upaya seperti penyediaan angkutan feeder sebagai first mile dan last mile, serta fasilitas park and ride dengan tarif parkir yang terjangkau, menjadi bagian dari strategi untuk meraih tujuan ini. (usm/hdl)
