Jakarta (pilar.id) – Harga minyak makan merah jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng pada umumnya diperkirakan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
“Harus di bawah migor (minyak goreng), bisa Rp9 ribu (per kg), jadi murah. Ini solusi bagi masyarakat dan petani dan juga sehat serta aman bagi konsumen,” terangnya di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Pembangunan pabrik minyak makan merah disebut menjadi kebijakan afirmasi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan memperbaiki distribusi komoditas tersebut.
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) turut terlibat dalam perencanaan Detailed Engineering Design (DED)/dokumen desain teknis bangunan yang diminta oleh Presiden selesai akhir bulan Agustus 2021.
Setelah menyelesaikan DED, mesin pengolahan langsung diproduksi untuk membangun pabrik Crude Palm Oil (CPO) mini dan pabrik minyak makan merah guna mengejar target produksi minyak makan merah di bulan Januari 2023.
Diakui Teten, ada sekitar 12 koperasi yang sudah siap membangun pabrik minyak makan merah dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kesiapan tersebut mulai dari kesediaan kebun hingga urusan finansial.
“Pabrik baru, teknologi baru, dan produknya baru. Ini beda dengan minyak goreng yang warnanya bening kekuning-kuningan, kalau minyak makan merah itu merah kekuning-kuningan,” jelasnya.
Iapun optimis minyak makan merah bisa diserap melalui anggota koperasi, jaringan rumah makan, dan didistribusikan ke dua kecamatan sekitar pabrik guna mengikis ongkos logistik.
Lebih lanjut, pihaknya akan menggandeng perbankan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengucurkan dana guna pembangunan pabrik minyak makan merah.
Nilai investasi yang dikucurkan untuk pembangunan pabrik minyak makan merah sebesar Rp23 miliar untuk memproduksi 10 ton komoditas tersebut dengan pengembalian investasi selama 4,5 tahun.
“Pembangunan pabrik mestinya tak ada hambatan, justru Pak Presiden sekarang sedang mendorong penguatan UMKM termasuk penguatan industri. Ini kan bagian dari industri,” tutup Menkop. (din/Antara)
