Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota Surabaya telah memulai proses tahap pembangunan underpass sebagai solusi pengurai kemacetan di simpang bundaran Taman Pelangi. Fokus utama tahun 2024 adalah pembebasan lahan dan pemindahan saluran, membuka jalan bagi proyek tersebut.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam pembangunan underpass untuk mengatasi kemacetan di bundaran Taman Pelangi.
“Semuanya ada di pemerintah pusat. Tahun ini kita fokus pada pembebasan dan pemindahan saluran. Pengerjaan underpass dimulai tahun depan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya, Senin (4/3/2024).
Pembebasan lahan dan pemindahan saluran untuk proyek pengurai kemacetan bundaran Taman Pelangi diharapkan rampung pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2025, pemerintah pusat dapat memulai pembangunan fisik underpass.
“Pengerjaan ini tidak hanya satu tahun karena kita harus mengubah saluran terlebih dahulu. Targetnya adalah pembebasan lahan dan pemindahan saluran tahun ini, baru kemudian pembangunan underpass,” tambahnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, menjelaskan bahwa proyek pengurai kemacetan bundaran Taman Pelangi menjadi prioritas yang diusulkan oleh Pemkot ke pemerintah pusat.
“Termasuk JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat) dan JLLT (Jalan Lingkar Luar Timur), semuanya menjadi program prioritas yang kita usulkan ke pemerintah pusat,” ujar Irvan.
Irvan menambahkan bahwa Pemkot telah menganggarkan Rp80 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan underpass Taman Pelangi. Dana tersebut berasal dari APBD Surabaya tahun 2024.
“Untuk APBD tahun 2024, kita selesaikan tahun ini untuk pembebasan 22 rumah. Supporting atau penunjangnya juga dikerjakan melalui APBD, termasuk ruang terbuka hijau, sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat,” ungkap Irvan.
Selain itu, Irvan menyampaikan bahwa Pemkot juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait proyek strategis lain yang dapat didukung oleh pemerintah pusat. Pihaknya berharap pembangunan underpass untuk pengurai kemacetan dapat dilakukan tidak hanya di bundaran Taman Pelangi, tetapi juga di simpang Margorejo dan Wonokromo, karena ketiganya saling terkait.
“Fokus pada penyelesaian perlintasan tidak sebidang, karena ada rel kereta api di situ, baik di Wonokromo, Margorejo maupun Dolong (Taman Pelangi). Sehingga kita berharap bahwa tiga simpang itu bisa terselesaikan,” tutupnya. (rio/hdl)
