Jakarta (pilar.id) – Terdakwa tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau, Surya Darmadi telah didakwa merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga Rp78,8 triliun.
Pemilik Darmex Group tersebut juga diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2005-2022. Karena perbuatannya tersebut, Surya Darmadi memperoleh keuntungan sebesar Rp7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS (sekitar Rp117,617 miliar dengan kurs Rp14.915,00).
“Terdakwa Surya Darmadi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999—2008 secara melawan hukum,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Bima Suprayoga di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Jaksa mengatakan bahwa terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan 7.885.857,36 dolar AS berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300,00 berdasarkan laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 24 Agustus 2022.
Surya Darmadi dalam surat dakwaan disebut sebagai pemilik dari Darmex Group yang terdiri dari 11 perusahaan yang berlokasi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi dan bergerak di usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan serta properti.
Sebagai pemegang saham mayorita, Surya menempatkan keluarganya yaitu SIanto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan bernama Herry Hermawan, Tovariga Ginting, dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari sehingga pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan Surya Damadi, termasuk untuk melakukan usaha perkebunan sawit di Indragiri Hulu.
Atas perbuatannya, Surya Darmadi didakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain melakukan dugaan tindak pidana korupsi, Surya Darmadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2005—2010 dan 2010—2022 dari keuntungan yang diperolehnya dalam dari tindak pidana korupsi.
Jaksa mengungkapkan hasil tindak pidana korupsi melalui PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari.
Selanjutnya ditempatkan dan ditransfer ke PT Darmex Plantations dalam bentuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, penyetoran modal ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, PT Asset Pacific, dan ke perusahaan lain milik terdakwa Surya Darmadi,” ungkap jaksa.
Harta kekayaan yang diperoleh sebesar Rp7.593.068.204.327,00 dan 7.885.857,36 dolar AS, kemudian dibelanjakan ke bentuk-bentuk lain atas nama Surya Darmadi maupun pihak lain.
Atas perbuatannya, Surya Darmadi diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Surya juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas dakwaan tersebut, Surya Darmadi akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada hari Senin (19/9/2022). (fat)
