Putusan MK ini bukan hanya dipatuhi oleh Dewan Pers ataupun organisasi pers, tetapi juga oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang selama ini berupaya mewujudkan kemerdekaan dan independensi dunia pers.
Browsing: Mahkamah Konstitusi
Para pemohon mendalilkan seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers.
Jakarta (pilar.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh…
Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)…
Jakarta (pilar.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terkait pengujian Undang Undang (UU) Nomor 7…
Jakarta (pilar.id) – DPR RI mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Selasa (24/5/2022).…
Jakarta (pilar.id) – Rabu (16/3/2022) Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar perkara uji formil terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) atas…
Jakarta (pilar.id) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis refleksi akhir tahun 2021. Refleksi tersebut menyatakan bahwa DPR semakin…
Jakarta (www.pilar.id) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat…