Surabaya (pilar.id) – Menyusul pernyataan Kaesang Pangarep yang tertarik untuk terjun ke dunia politik, isu dinasti politik keluarga Presiden RI…
Browsing: Mahkamah Konstitusi
Jakarta (pilar.id) – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang konsisten menolak…
Jakarta (pilar.id) – Usai menggelar pertemuan Dharmawangsa pada 8 Januari 2023 lalu, delapan fraksi DPR RI menindaklanjutinya dengan bersepakat menolak…
Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal peristiwa 1965. Mahfud membantah…
Jakarta (pilar.id) – Sistem proporsional tertutup dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai politik. Pasalnya, oligarki politik relatif mendapatkan hambatan…
Jakarta (pilar.id) – Ancaman resesi yang dinilai akan datang pada tahun 2023 nanti, dijadikan sebagai salah satu dasar Presiden Joko…
Jakarta (pilar.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan kemungkinan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Padahal, sejak 2008 Mahkamah Konstitusi…
Jakarta (pilar.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan di Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan menteri atau…
Jakarta (pilar.id) – Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto oleh DPR dinilai mengganggu independensi peradilan. Keputusan tersebut juga dipertanyakan karena…
Jakarta (pilar.id) – Gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya…
Jika Jokowi bukan sosok ambisius, tentu akan menolak tawaran untuk jadi cawapres. Baginya, akan tidak terhormat dari presiden turun menjadi wakil presiden. Di sini memang muncul persoalan moral dan etika.
Mardani juga mengingatkan soal data ganda, serta hacker kepada KPU. Menurutnya, kasus jual data sangat mengancam kerja keras yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan rekrutmen.
Putusan MK ini bukan hanya dipatuhi oleh Dewan Pers ataupun organisasi pers, tetapi juga oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang selama ini berupaya mewujudkan kemerdekaan dan independensi dunia pers.
Para pemohon mendalilkan seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers.
Jakarta (pilar.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh…
Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)…